kabartuban.com- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tuban menurunkan petugas BPS untuk melakukan pendataan atau Long Form Sensus Penduduk 2020 sebanyak 261 petugas yang tersebar di semua Kecamatan di Kabupaten Tuban.
Long Form Sensus Penduduk (LF SP2020) ini merupakan pendataan lanjutan sensus penduduk di tahun 2020 lalu, hal ini dilakukan pada tahun 2021 karena pandemi juga tidak bisa tatap muka dengan para responden. Berdasarkan keterangan dari Eko Mardiana, Kepala Badan Pusat Statistik sensus penduduk tetap dilakukan namun hanya garis besarnya saja.
“Karena pandemi juga, oleh Kemenkeu kita ditarik jadi tidak bisa optimal di lapangan, pembatasan dengan responden juga, sehingga kita melaksanakan secara garis besar saja. Seperti data jumlah, jenis kelamin, umur juga,”ucapnya saat diwawancarai, Selasa (17/05/2022).
LF SP2020 ini dilakukan untuk mendapatkan parameter kependudukan, setiap sensus harus menghasilkan parameter geografi terkait kematian, kelahiran, perpindahan, migrasi-urbanisasi dan masih banyak lagi.
Eko Mardiana juga berharap agar LF SP2020 ini berjalan dengan lancar dan responden dapat menerima petugas dengan baik, serta responden dapat memberikan data yang real sesuai di lapangan.
Hal ini juga didukung oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky melalui video singkat pada akun instagram @kabupatentuban. Dalam video resminya, Bupati meminta warga Tuban memberikan data yang jelas.
“Saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Kabupaten tuban, mari sambut petugas sensus dengan memberikan data yang akurat,” sambut Bupati Lindra dalam video singkat tersebut.
Unggahan di akun Pemkab Tuban tersebut mendapat banyak respon dari warganet. Salah satunya dari pemilik akun @evi_unita.
“Ini yang ditunggu-tunggu sejak lama. Semoga pendataan sensus di Kabupaten Tuban semakin lebih baik. Dengan mengedepankan aspek keterbukaan, akuntabilitas, dan profesionalisme,” tulisnya.
Ia juga menambahkan bahwa di Kabupaten Tuban sendiri terkait data memang harus di evaluasi kembali.
“Sorry to say, di Kabupaten Tuban sendiri terkait data memang masih sangat perlu di evaluasi. Mulai dari data warga miskin, dana bantuan yang tidak tepat sasaran, data pengangguran aktif, lapangan kerja, kesehatan, dll,” tambahnya. (Hin/Dil)