Daerah Sekitar PTSG “Termiskin” Kedua Di Kabupaten Tuban, Benarkah Bupati “Ngawur” ?

kabartuban.com – Redaksi disibukan dengan surat dan komentar dari masyarakat serta beberapa pihak menanggapi penerbitan kabartuban.com edisi Kamis 19 April 2012. Sejak diterbitkannya berita terkait beda pendapat tentang CSR PT. Semen Gresik tersebut.

Beberapa media di Kabupaten Tuban juga ikut mengangkat perihal Pro Kontra realisasi CSR PTSG. Di dalam posting yang bertajuk “Keberadaan Semen Gresik Di Tuban Belum Mampu Sejahterakan Warga Sekitar” itu terdapat pernyataan Faf Adi Syamsul selaku Kepala Divisi Kemitraan Dan Bina Lingkungan PTSG yang mengatakan bahwa Pak Huda (Bupati Tuban) itu “Ngawur”  terkait penyampaian Bupati Tuban bahwa menurut data resmi BPS, Kecamatan Kerek adalah Kecamatan “termiskin” kedua setelah Kecamatan Grabagan. Hal tersebut disampaikan pada saat Bupati menghadiri sebuah acara di Kecamatan Kerek beberapa waktu yang lalu.

Beberapa komentar dan surat yang masuk ke redaksi sangat menyayangkan pernyataan Kadiv Kemitraan Dan Bina Lingkungan PTSG.  Termasuk Kabag Humas PEMKAB Tuban, Joni Martoyo memberikan komentarnya di kabartuban.com versi facebook, “Pendapat Bupati Tuban berdasarkan data resmi BPS yang notabene merupakan angka riil hasil pendataan di lapangan. Hal ini hendaknya dijadikan intropeksi bagi PTSG untuk mengevaluasi Program CSR selanjutnya”, kata Joni.

Hal tersebut juga sudah dibantah dengan tegas oleh Camat Kerek Rohman Ubaid, bahwa memang begitu kenyataannya di lapangan. Pada hari itu Rohman mengatakan bahwa dari 17 desa yang ada di kecamatan Kerek, 12 diantaranya masih cukup memperihatinkan.

Beberapa anggota DPRD yang tidak mau disebut namanya juga menyampaikan hal senada. Salah satu diantaranya mengatakan, “Kalau memang data BPS itu dikatakan tidak valid, nanti kita beradu data dan fakta di lapangan sajalah”.

Kristiawan selaku Ketua DPRD Tuban mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha koordinasi dengan pihak PTSG terkait realita sosial di lapangan dan transparansi program CSR Semen Gresik di Tuban. (iim)

Show More

Related Articles

2 Comments

  1. Pak Kristiawan sebagai ketua DPRD seharusnya mampu menfasilitasi dialog publik yang melibatkan DPRD Tuban, Pemkab Tuban, LSM, Ormas, Tokoh Masyarakat atau pemangku kepentingan serta mendatangkan jajaran Direksi/Pejabat PTSG Tuban, dengan tujuan supaya persoalan CSR tersebut ada titik temu yang bisa diterima semua pihak sesuai UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

  2. harus dpiisah secara jelas,mana masyarakat miskin yang menjadi tanggung jawab Negara dan mana masyarakat miskin yang semestinya sejahtera dengan adanya kegiatan usaha yang menjadi tanggung jawabnya. agar kedua2nya tidak saling tuding dan cuci tanggungjawab. Negara dengan amanat UUD 45-nya dan perusahaan dengan kewajiban CSR-nya…agar perusahaan tidak sibuk membeli apa saja dan siapa saja dimana saja ….sampai2 harus mainkan dana CSR untuk itu. sadarlah…….

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close