kabartuban.com– Komisi B dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban mendesak dan menyatakan perlu ada pengkajian ulang soal perijinan toko moderen (mini market) di Kabupaten Tuban, utamanya yang berada di sekitar pasar tradisional, agar tidak mengancam keberadaan pasar rakyat.
Desakan ini seperti yang disampaikan oleh komisi B DPRD Tuban yang menilai banyak dijumpai toko moderen yang jaraknya sangat dekat dengan pasar tradisional, padahal ketentuannya jarak minimal setidaknya 500 meter dari pasar tradisional.
“Seperti Merakurak, Kerek dan Bangilan jaraknya sangat dekat, mestinya tidak seperti itu,” kata Karjo Ketua Komisi B DPRD Tuban (6/5/2017)
Menurut Karjo posisi toko moderen yang berjarak terlalu dekat dengan pasar tradisional dapat mematikan pasar rakyat yang menjadi sumber pangan warga kecil. Makanya keberadaan pasar moderen perlu mendapat pengawasan oleh pemerintah daerah agar tidak semakin mendesak posisi pasar tradisional.
“Dipasar tradisional itu banyak melibatkan pedagang kecil, kalau ini semakin terdesak mereka akan sulit mencari nafkah,” terang Karjo.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, pasar moderen hanya menguntungkan sedikit pihak saja, ini harus menjadi catatan Pemerintah Daerah agar mengutamakan tradisional (pasar rakyat).
Sebenarnya Pemerintah melalui dinas terkait, kata Karjo, sering diingatkan terkait perijinan pasar moderen, namun langkah itu rupanya belum membuahkan hasil.
“Kita akan terus menekan agar perijinan dikaji ulang, harus ada langkah agar tidak semakin menjamur pasar moderen itu, atau dibatasi dulu,” pungkasnya. (Luk)