kabartuban.com – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Tuban, menilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten ini sangat buruk. Penilaian ini berlandaskan penilian Kementrian Pendayagnaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), dan segera dievaluasi oleh Komisi Bidang Pemerintahan ini.
“Hasil penilaian Menpan atas sistem akuntabilitas kerja OPD, Tuban dapat nilai C, itu predikat buruk,” ujar Ketua Komisi A Dprd Tuban Agung Supriyanto (31/5/2017) .
Agung menjelaskan, predikat buruk yang diterima Kabupaten Tuban rupanya bukan hanya dalam tahun 2016 saja, namun juga tahun 2014 dan tahun 2015, secara umum OPD Tuban Buruk atau nilai C.
“Bahkan waktu komisi A melakukan rapat kerja dengan inspektorat, ada OPD yang nilainya D, namun tidak disampaikan jelasnya OPD mana,” ungkap Agung.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, OPD dianggap belum mampu menjabarkan visi dan misi Bupati Tuban H Fathul Huda. Bappeda sebagai perancang aktualisas RPJMD, bagaimana iplementasi di masing masing OPD juga masih kurang, disamping itu Inspektorat yang bertugas sebagai monitoring OPD juga tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Maka secara general Menpan memberikan indek penilaian C. Kami pikir perlu dilakukan evaluasi menyeluruh satu OPD saja,” terang Agung.
Dikonfirmasi, terpisah kepala inspektorat Tuban, Agus Hadi Priyono, tidak mengelak soal predikat C yang diterima Kabupaten Tuban. Bahkan meski tidak menyebutkan, Agus juga mengakui ada OPD yang predikatnya lebih buruk yakni D saat ditanya kabartuban.com.
“Terkait sistem akuntabilitas kinerja OPD, sekarang sedang disesuaikan. Kalau dulu RPJMD belum disesuaikan, nanti 2017 mulai ada perubahan,” kata Agus.
Namun, lanjut Agus, meski secara umum preditak C, kondisi kinerja pemerintah tidak buruk-buruk amat, sebab penilaian itu masih termasuk C yang baik karena tidak sampai satu poin sudah pada posisi B.
“Nol koma sekian sudah B, kita dapat C yang tinggi lah,” katanya. (Luk)