kabartuban.com – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban melakukan aksi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, menolak rencana pemerintah impor beras yang akan realisasi januari 2018, dengan pengawalan ketat kepolisian, Jum’at (26/1/2018).
Aksi yang diawali dengan long march di depan Kantor MWC NU Tuban Kota menuju Pemkab, dikarenakan jika pemerintah benar-benar melakukan impor beras, maka kembali yang menjadi korban adalah para petani yang berada di daerah.
Seperti yang disampikan oleh Ketua Cabang PMII Tuban, Habib Mustofa, bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat sangatlah tidak tepat, karena dengan melihat kondisi pertanian di Bumi Wali khsusnya akan memasuki panen raya pada akhir Januari sampai Februari tahun ini, dan bukan hanya itu, Kabupaten Tuban merupakan lumbung ketahanan pangan nasional.
“Kalau hanya impor 500 ribu ton saja, di serahkan hasil padi di Tuban saja sudah selesai, bukan malah mendatangkan beras dari Negara Thailand maupun Vietnam,” ujar Habib.
Disampaikan pula, dari data yang diterima dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang di laporkan di Badan Pusat Statistik (BPS) Tuban, hasil dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.
Seperti pada tahun 2015 luas tanam mencapai 90.036, untuk luas panen sampai 87.984, surplusnya sebanyak 187.356 ton atau 54,49 persen, pada tahun 2016 luas tanam yang dimiliki 98.182, luas panennya 98.194 dan kembali suplus beras capai 211.241 ton atau 57,44 persen.
“Ini jelas pemerintah pusat tidak pro dengan para petani,” teriak aktifis yang masih menempuh pendidikan di STITMA Tuban ini.
Selain itu, PMII juga meminta pada pemerintah daerah atas rencana yang dilakukan pemerintah pusat untuk tetap mementingkan rakyat khususnya petani, dengan tidak boleh diam soal impor beras serta memberikan perhatian pada petani dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk petani dan mampu mengatasi persoalan pupuk di tahun 2018.
“Kita menekan ke Pemkab, harus ada pengalokasian untuk petani harus dibesarkan, hal itu merupakan langkah untuk meningkatkan Indeks pembangunan Manusia (IPM) Tuban,” tuntunya.
Pihaknya mengancam, kalau aspirasi tersebut tidak ditanggapi dengan rekomendasi yang diberikan selama satu minggu kedepan, pihak akan membawa masa yang lebih banyak.
Dalam aksi tersebut ditemui oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban Murtadji, yang mengatakan bukan kewenangannya dalam hal ini, namun pihaknya akan melaporkan aspirasi dari PMII ke Kementerian Pertanian RI. (Dur)