kabartuban.com – Di tengah gencarnya pemerintah meningkatkan kualitas layanan kesehatan, sebuah ironi justru terjadi di proyek pembangunan Puskesmas Merakurak. Pemandangan berbahaya tampak jelas para pekerja berdiri dan bergerak di ketinggian tanpa alat pelindung diri (APD) sedikit pun. Tidak ada helm. Tidak ada safety vast dan Tidak ada body harness.
Pada Sabtu (22/11/2025) Sore, ketika langit Merakurak tampak mendung, sejumlah pekerja terlihat memanjat kolom dan perancah besi bangunan lantai atas Tanpa menggunakan APD lengkap bahkan pekerjaan yang sudah berada di paling atas telihat juga tak mengenakan APD. Meski bekerja pada proyek konstruksi besar, tidak satu pun APD standar K3 dikenakan.
Padahal, proyek bernilai Rp6 miliar yang bersumber dari APBD 2025 ini dikerjakan oleh CV Habib Jaya dengan pengawas CV Dwi Putra Konsultant. Namun besarnya anggaran tampaknya tidak sejalan dengan perhatian terhadap keselamatan orang-orang yang mengerjakannya.
Temuan di lapangan itu langsung mendapat sorotan dari Komisi I DPRD Tuban. Anggota dewan, Siswanto, menegaskan bahwa penggunaan APD bukan sekadar formalitas, tetapi kewajiban yang tak bisa ditawar.
“Pemakaian safety itu hukumnya wajib. Helm, sepatu, body harness semua harus dipakai demi keselamatan. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, apalagi fatalitas. Kasihan keluarga yang menunggu di rumah,” ujarnya.
Siswanto menilai apa yang terjadi Di proyek puskesmas Merakurak bukanlah kesalahan pekerja Semata, melainkan kelalaian terjadi pada pihak pengawas dan kontraktor yang seharusnya memastikan seluruh standar K3 diterapkan.
“nggih Ini keteledoran pengawas dan kontraktor. Mereka wajib mengingatkan dan memastikan APD tersedia. Kelengkapan itu sudah masuk dalam kontrak,” tegasnya.
kata Siswanto, ia akan memberikan teguran kepada Dinas PUPR sebagai instansi yang membawahi pengawasan teknis proyek pemerintah.
“Kami akan menegur PUPR agar memperketat pengawasan. Kalau vendor tidak menyiapkan APD, anggarannya dipotong. Itu konsekuensi,” tambahnya.
Sorotan serupa datang dari Subkoordinator Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Tuban, Erni Kartikasari. Ia menegaskan bahwa penggunaan APD merupakan bagian dari pengendalian potensi bahaya yang wajib dipenuhi sesuai UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
“APD itu syarat wajib K3. Melanggar ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1970 ada sanksi pidana ringan, tapi kami selalu mengedepankan pembinaan terlebih dahulu,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinkes P2KB Tuban, Roikhan yang menangungi proyek tersebut saat di konfirmasi melalui pesan WhatsApp pihaknya tidak memberikan respon, sedangkan ketika di temui di kantornya, kata penjaga di depan atau resepsionis mengatakan bahwa yang bersangkutan sedang berada di luar untuk mengurus notaris.
Hingga berita ini di terbitkan awak media kabartuban masih berusaha mencoba untuk mengkofirmasi pihak kontraktor penggarap proyek tersebut.
Insiden di Puskesmas Merakurak ini menambah daftar proyek pemerintah di Tuban yang disorot akibat lemahnya penerapan keselamatan kerja. Ironis, karena proyek yang dibiayai APBD seharusnya menjadi etalase kepatuhan terhadap regulasi dan disiplin kerja bukan justru menunjukkan kelalaian yang mengancam nyawa.
Pembangunan puskesmas tersebut memang tengah dikebut. Namun percepatan tidak semestinya mengorbankan keselamatan para pekerja yang berada di baliknya. Sebab di setiap helm yang tak dipakai, selalu ada risiko. Dan di balik setiap risiko, ada keluarga yang menunggu seseorang pulang dengan selamat. (fah)