kabartuban.com – Insiden siswa jatuh sakit usai menyantap makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kabupaten Tuban. Kali ini, sejumlah siswa di Kecamatan Montong harus dilarikan ke puskesmas pada Selasa (27/1/2026) setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Peristiwa di Montong ini menjadi kasus ketiga yang terjadi di Tuban, setelah insiden serupa sebelumnya dilaporkan di Kecamatan Tambakboyo dan Kecamatan Palang. Rentetan kejadian tersebut memicu perhatian serius dari DPRD Kabupaten Tuban.
Anggota Komisi III DPRD Tuban, Lukmanul Hakim, menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan Program MBG. Ia menegaskan, insiden berulang tidak boleh dianggap sebagai peristiwa biasa.
“Ini peringatan serius. Ada persoalan dalam pengawasan, standar higienitas, dan keamanan pangan yang harus segera dibenahi,” ujar Lukman atau kerap dipanggil Luki.
Menurutnya, kejadian yang terjadi berulang kali mengindikasikan adanya dugaan kelalaian dalam tata kelola, pengawasan, serta penerapan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program MBG di lapangan.
Meski demikian, Lukman menegaskan bahwa insiden tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan atau menghentikan Program MBG. Ia menilai, MBG merupakan kebijakan strategis nasional yang harus tetap disukseskan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi anak, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta keadilan sosial.
“Masalahnya bukan pada konsep program, tetapi pada pelaksanaannya di lapangan yang belum disiplin terhadap standar kesehatan, higienitas, dan rantai distribusi makanan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa kelalaian sekecil apa pun dalam program yang menyasar anak-anak tidak dapat ditoleransi.
“Ini menyangkut keselamatan publik. Harus ada evaluasi menyeluruh agar kejadian seperti ini tidak terulang,” imbuhnya.
Pria asal Kecamatan Kerek itu, mengaku telah menyampaikan peringatan kepada pihak-pihak terkait dan meminta insiden ini dijadikan catatan penting untuk perbaikan menyeluruh pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Tuban.
Sementara itu, Pasi Tritorial Kodim 0811/Tuban, Dodi Anang Kustiawan, mengakui bahwa pihaknya memiliki keterbatasan dalam mengetahui kondisi mitra dapur MBG, meskipun Kodim berperan sebagai pengawas dalam program tersebut.
“Kami hanya menjadi pendamping dan pengawas. Kami tidak dilibatkan dalam pengadaan bahan baku, penentuan menu, maupun distribusi. Mitra berjalan sendiri, bahkan selama ini minim berkordinasi. Kalau sudah ada masalah, baru kami dilibatkan,” ungkap Dodi.
Ia juga menyebutkan, pihak yang berwenang memberikan sanksi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah adalah Badan Gizi Nasional (BGN).
Meski demikian, Dodi menegaskan pihaknya terus tak bosan-bosan mengingatkan para SPPG agar menjaga kebersihan, kualitas menu, serta menerapkan standar keamanan pangan secara ketat guna mencegah kejadian yang tidak diinginkan.
Sebagai langkah perbaikan, Pria bertubuh kekar itu, berencana dalam waktu dekat mengumpulkan seluruh SPPI, kepala dapur, dan mitra MBG untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk penegakan aturan dan standar operasional.
“Program ini bagus karena menyerap ribuan tenaga kerja lokal. Tapi kalau pengawasan dan koordinasi tidak diperbaiki, masalah seperti ini akan terus berulang,” tegasnya. (fah)