kabartuban.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Di Kabupaten Tuban, pelaksanaannya selama Ramadhan 1447 Hijriah memicu keluhan dari sejumlah wali murid yang menilai kualitas menu belum sesuai harapan.
Keluhan itu mencuat setelah foto dan video paket MBG beredar luas di media sosial. Dalam unggahan tersebut, isi paket didominasi produk kemasan pabrikan. Buah yang dibagikan pun terlihat kurang segar. Sejumlah orang tua bahkan mengaku menemukan buah dalam kondisi busuk dan terdapat ulat.
Tak hanya soal kualitas bahan, wali murid juga mempertanyakan kandungan gizi serta harga nilai pada porsi makanan yang diterima anak-anak mereka.
Seorang warga asal Tasikmadu yang enggan disebutkan namanya mengaku menerima paket rapelan untuk tiga hari bagi ibu menyusui dan balita. Dalam satu paket terdapat enam kotak susu, dua bakpau, dua abon, serta buah jeruk dan apel.
Namun kekecewaan muncul saat paket dibuka. Dua buah di antaranya telah membusuk.
“Buah busuk kok dibagikan, kok bisa? Pas saya buka ada dua buah yang busuk,” ujarnya dengan nada kecewa.
Menanggapi polemik tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Tuban, Muhammad Zaki Sulton, memastikan setiap masukan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi. Ia menegaskan MBG merupakan program nasional yang harus didukung bersama, namun tetap membutuhkan perbaikan berkelanjutan.
“Program MBG ini adalah program nasional yang tentu harus kita dukung. Tetapi ketika ada masukan yang baik dari masyarakat, itu menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaannya semakin baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, pria dari Fraksi Gerindra tersebut menegaskan bahwa kalau masalah perhitungan gizi, di setiap SPPG telah ada Ahli Gizi yang ditugaskan untuk memperhitungkan kandungan gizi, sehingga tidak ada permasalahan pada menu yang telah di bagikan tersebut.
“Jadi saya kira tidak ada masalah soal itu, solnya di setiap SPPG telah ada Ahli Gizinya,” terangnya.
Pria yang kerap memakai songkok hitam itu, juga meluruskan persepsi publik mengenai anggaran Rp15.000 per porsi yang kerap disalahpahami. Menurutnya, nominal tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk bahan makanan.
Untuk balita/PAUD/TK/RA dan siswa SD/MI kelas 1–3, anggaran bahan makanan sebesar Rp8.000 per porsi. Sementara untuk siswa kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui sebesar Rp10.000 per porsi.
Sisanya, Rp3.000 dialokasikan untuk operasional dapur seperti listrik, air, gas, internet, serta insentif relawan SPPG. Adapun Rp2.000 digunakan untuk sewa lahan dan bangunan, termasuk dapur, gudang, kamar mess, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), filterisasi air, hingga penyewaan peralatan masak modern.
Polemik di Tuban menjadi gambaran tantangan di lapangan dalam menjalankan program strategis tersebut. Di satu sisi, MBG diharapkan mampu meningkatkan asupan gizi anak-anak dan ibu menyusui, terutama di momentum Ramadhan. Di sisi lain, kualitas distribusi dan pengawasan bahan pangan menjadi penentu keberhasilan program.
Sorotan publik ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan kebijakan tak hanya diukur dari besaran anggaran, tetapi juga dari mutu makanan yang benar-benar diterima dan dikonsumsi masyarakat. (fah)