kabartuban.com – Kebakaran yang kembali melanda Pasar Baru Tuban pada Kamis dini hari sekitar pukul 03.10 WIB. Sedikitnya 41 kios dilaporkan ludes terbakar dalam insiden tersebut.
Peristiwa ini menambah daftar panjang kebakaran di pasar yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat tersebut. Sebelumnya, kebakaran besar juga terjadi pada 3 Maret 2020 yang menghanguskan ribuan kios dan los di pasar baru tersebut.
Menanggapi kejadian ini, sejumlah anggota DPRD Tuban menekankan bahwa penanganan pasca kebakaran tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, melainkan harus mengutamakan keberlangsungan ekonomi para pedagang.
Anggota Komisi I DPRD Tuban, Siswanto, menyatakan bahwa kebutuhan paling mendesak saat ini adalah memastikan para pedagang dapat segera kembali berjualan.
“Yang dibutuhkan para pedagang sekarang adalah kepastian tempat untuk kembali berdagang secepatnya,” ujarnya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi III DPRD Tuban, Lukmanul Hakim, menegaskan bahwa pemulihan aktivitas ekonomi harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Yang harus dibangun bukan hanya fisik pasar, tetapi juga keberlangsungan ekonomi para pedagang pasca kebakaran,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar rencana revitalisasi pasar ke depan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup di lokasi tersebut.
“Jangan sampai revitalisasi justru menggeser semangat pemulihan ekonomi rakyat kecil,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menyebut bahwa penataan ulang layout pasar perlu dilakukan guna meminimalisir risiko kebakaran di masa mendatang. Ia menilai struktur kios yang berhimpitan menjadi salah satu faktor cepatnya api merambat.
“Pasar Baru sudah beberapa kali mengalami kebakaran, sehingga perlu penataan ulang agar lebih aman,” ujarnya.
Di sisi lain, muncul sorotan terkait rencana revitalisasi pasar yang tercantum dalam sistem pengadaan pemerintah. Dalam data penganggaran, terdapat proyek revitalisasi Pasar Baru Tuban dengan pagu sekitar Rp24,3 miliar yang dijadwalkan berlangsung mulai April hingga Desember 2026.
Kondisi ini memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat, terutama karena waktu kebakaran yang berdekatan dengan rencana anggaran tersebut.
Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, DPRD menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan para pedagang dapat segera bangkit dan roda perekonomian kembali berjalan. (fah)