kabartuban.com – Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, persoalan infrastruktur sekolah di Kabupaten Tuban kembali menjadi perhatian publik. Di saat ribuan siswa bersiap memasuki ruang kelas, dua bangunan sekolah justru ambruk dalam kurun waktu kurang dari satu bulan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan sarana pendidikan sekaligus efektivitas pemeliharaan bangunan sekolah di Bumi Wali.
Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tuban per 1 Juli 2026, Pemerintah Kabupaten Tuban tetap mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah untuk rehabilitasi sedang hingga berat sejumlah sekolah dasar.
Beberapa proyek yang telah tercantum di antaranya rehabilitasi UPT SD Negeri Waleran 1 Kecamatan Grabagan dengan pagu anggaran Rp264,9 juta, UPT SD Negeri Sidorejo 2 Kecamatan Tuban sebesar Rp239 juta, UPT SD Negeri Banyubang Kecamatan Grabagan senilai Rp239 juta, serta UPT SD Negeri Mlangi 1 Kecamatan Widang dengan nilai mencapai Rp312 juta.
Di tengah upaya rehabilitasi tersebut, publik masih dihadapkan pada rentetan insiden robohnya bangunan sekolah. Peristiwa pertama terjadi di SD Negeri Kutorejo 3 pada 3 Juni 2026. Selang beberapa pekan kemudian, atap bangunan SD Negeri Trantang di Kecamatan Kerek juga ambruk pada 20 Juni 2026.
Dua kejadian itu memicu sorotan masyarakat. Pasalnya, keamanan bangunan sekolah menjadi kebutuhan mendasar, terlebih ketika kegiatan belajar mengajar akan kembali berlangsung dalam waktu dekat.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menilai penyebab utama ambruknya bangunan lebih banyak dipengaruhi faktor alam, khususnya kondisi tanah yang labil.
“Rata-rata tanahnya labil. Biasanya diawali tanah yang sudah bergerak, kemudian di seberangnya terdapat sungai kecil sehingga terjadi penggerusan tanah,” ujar Lindra usai menghadiri Sidang Paripurna DPRD Tuban, Rabu (1/7/2026).
Ia menjelaskan, selain faktor tanah, usia bangunan juga menjadi salah satu penyebab kerusakan pada sejumlah sekolah.
Saat ditanya mengenai apakah kondisi tersebut mencerminkan lemahnya perencanaan pembangunan maupun mitigasi risiko, Lindra menilai perubahan kondisi alam sulit diprediksi sejak tahap perencanaan.
“Ini kan kondisi alam berbeda-beda. Kalau saat perencanaan ya sudah cukup,” katanya.
Sorotan juga mengarah pada SD Negeri Trantang yang diketahui sempat memperoleh anggaran pembangunan pada 2023. Muncul pertanyaan karena bangunan di lingkungan sekolah tersebut mengalami kerusakan dalam waktu yang relatif singkat.
Namun Lindra menegaskan bangunan yang roboh bukan merupakan unit yang dibangun melalui proyek tahun 2023.
“Itu unit bangunan yang berbeda. Memang sebelumnya ada pembangunan sekolah tersebut pada tahun 2023, tetapi bangunan yang dikerjakan berbeda dengan yang roboh,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Tuban, lanjut Lindra, akan segera melakukan perbaikan terhadap sekolah yang terdampak. Menurutnya, anggaran yang sebelumnya telah disiapkan untuk rehabilitasi akan disesuaikan agar dapat digunakan membangun kembali bangunan yang ambruk.
“Yang kemarin roboh sebenarnya sudah kami anggarkan. Nanti anggaran itu bisa digunakan untuk dibangun kembali, sedangkan perencanaan untuk unit lain akan kami geser,” ujarnya.
Meski demikian, rentetan ambruknya bangunan sekolah menjadi pengingat bahwa rehabilitasi tidak cukup hanya berfokus pada perbaikan fisik semata. Evaluasi terhadap kondisi konstruksi, kualitas bangunan, hingga pemetaan kerawanan lokasi dinilai menjadi bagian penting agar ruang belajar benar-benar aman bagi siswa dan tenaga pendidik.
Dengan tahun ajaran baru yang tinggal menghitung hari, masyarakat berharap proyek rehabilitasi yang telah dianggarkan tidak sekadar terserap secara administratif, tetapi mampu menghasilkan bangunan sekolah yang layak, aman, dan tahan terhadap berbagai potensi risiko di lapangan. (fah)
