Kabartuban.com– Musyawarah keterbukaan keuangan Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, belum sepenuhnya menjawab pertanyaan warga. Meski pemerintah desa telah memaparkan sejumlah rincian keuangan, persoalan bukti transaksi sewa Tanah Kas Desa (TKD) masih menjadi ganjalan.
Pertemuan yang berlangsung di Balai Desa Tasikharjo, Kamis (19/11/2026), tersebut merupakan tindak lanjut dari tuntutan warga yang sebelumnya mendatangi balai desa pada Selasa (17/11/2026). Mereka meminta kejelasan mengenai pengelolaan hasil sewa TKD, subsidi pembayaran air minum (PAM), hingga pengelolaan objek wisata Pantai Panduri.
Musyawarah yang turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Jenu itu berlangsung cukup dinamis. Sejumlah perdebatan mewarnai pembahasan, terutama ketika warga meminta penjelasan lebih mendalam terkait aliran keuangan desa.
Baca juga: Warga Tasikharjo Desak Transparansi Anggaran Pantai Panduri
Pada pembahasan subsidi PAM, warga mulai mendapatkan titik terang. Setelah pengelola menyampaikan rincian keuangan, warga dapat menerima penjelasan yang diberikan.
Namun, suasana berbeda muncul ketika pembahasan beralih pada hasil sewa TKD. Warga menilai paparan yang disampaikan masih sebatas tabulasi atau rekapitulasi keuangan. Mereka menginginkan bukti transaksi yang lebih konkret, seperti kuitansi pembayaran maupun bukti transfer.
Artinya, bagi warga, rincian angka saja belum cukup untuk menjawab tuntutan transparansi pengelolaan keuangan desa.
Persoalan lain yang turut mencuat adalah pengelolaan Pantai Panduri. Dalam forum tersebut, pemerintah desa menjelaskan bahwa objek wisata itu selama ini dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), bukan menjadi aset desa. Lahan yang digunakan pun disebut merupakan tanah negara, bukan Tanah Kas Desa (TKD).
Kondisi tersebut membuat pemerintah desa mengaku belum memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi langsung terhadap pengelolaannya.
Setelah melalui perdebatan cukup alot, forum akhirnya menyepakati rencana pembentukan Peraturan Desa (Perdes) terkait pengelolaan Pantai Panduri. Ke depan, pengelolaan objek wisata tersebut juga direncanakan masuk dalam unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Kepala Desa Tasikharjo, Damuri, mengatakan persoalan sirkulasi keuangan TKD sejatinya telah diselesaikan. Ia menyebut laporan pengelolaan keuangan tersebut sudah disampaikan kepada pihak kecamatan maupun Inspektorat.
“Di dalam menyusun pelaporan, kami didampingi pendamping desa dan kecamatan, serta tidak keluar dari aturan-aturan yang ada,” ujarnya seusai musyawarah.
Damuri menambahkan, pemerintah desa juga rutin menyampaikan informasi keuangan melalui banner setiap tahunnya. Menurutnya, publikasi tersebut menjadi bagian dari kewajiban penyampaian informasi kepada masyarakat.
Terkait subsidi PAM, ia menegaskan pemerintah desa telah merealisasikan janji politiknya. Salah satunya melalui alokasi dana sebesar 2,5 persen untuk membantu subsidi pembayaran PAM warga.
Sementara mengenai Pantai Panduri, Damuri menyebut pengelolaannya akan diarahkan masuk ke dalam unit usaha BUMDes. Setelah memiliki payung kelembagaan tersebut, pemerintah desa dinilai dapat mengatur pengelolaannya melalui Perdes.
“Sejauh ini itu kan kelompok, jadi aturannya dalam kelompok. Jika sudah dalam BUMDes, baru bisa masuk ke Perdes,” jelasnya.
Di sisi lain, perwakilan warga, Mualim, mengaku belum puas dengan penjelasan pemerintah desa mengenai pengelolaan keuangan TKD. Menurutnya, dokumen yang disampaikan dalam musyawarah belum disertai bukti transaksi yang dapat menunjukkan aliran uang secara jelas.
“Di sini hanya terlampir rincian pengeluaran saja, dan SILPA-nya (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) juga telah habis,” ungkapnya.
Tak hanya persoalan TKD, Mualim juga menyoroti belum terperincinya pengelolaan keuangan Pantai Panduri. Ia mempertanyakan sumber dana patungan kelompok serta penggunaannya yang dinilai belum dijelaskan secara terbuka dalam forum tersebut.
Karena itu, warga berharap pengelolaan Pantai Panduri dapat segera dimasukkan ke dalam BUMDes agar memiliki tata kelola dan pertanggungjawaban yang lebih jelas.
“Ini warga meminta untuk Pantai Panduri dijadikan BUMDes,” pungkasnya. (fah)
