kabartuban.com – Juru bicara fraksi Golkar Sejahtera mengadu kepada eksekutif terkait dana Bantuan Partai Politik (Banpol) untuk Partai Golkar yang sampai saat ini belum dicairkan. Pengaduan tersebut disampaikan pada saat pembacaan pandangan akhir fraksi, dalam sidang Paripurna DPRD Tuban, Selasa (18/8/2015) kemarin.
“Kami Mohon kepada Bupati agar Banpol buat partai Golkar segera di cairkan secepatnya,” kata Edy Susanto, anggota Golkar.
Sementara itu, Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein menyatakan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghambat pencairan dana Banpol untuk Partai Golkar. Namun, Wabup mengaku kesulitan untuk mencairkan dana tersebut, karena masih ada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Golkar.
“Kita kesulitan untuk mencairkan bantuan Parpol buat Golkar, karena Partai Golkar ada dua kubu, yakni kubu AL (Agung Laksono) dan Kubu ARB (Aburizal Bakri). Bukan berarti kita mempersulit pencairan dana itu,” terang Wabup, yang juga Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Menurutnya, selain Golkar, dana Banpol PPP juga belum bisa dicairkan. Karena ada persoalan yang sama, yaitu ada dua kepengurusan yang berbeda di tumbuh partai tersebut. “Semua bantuan Parpol di Tuban sudah cair, kecuali partai Golkar dan PPP,” tegas Noor Nahar Hussein.
Lebih lanjut Wabup memaparkan bahwa Parpol yang paling tinggi menerima bantuan adalah PKB, kurang lebih sebesar Rp 180 juta. Sedangkan untuk Partai Golkar yang belum cair, kurang lebih sebesar Rp 90 juta.
“Untuk PPP jumlahnya dananya kurang tahu mas, coba nanti saya lihatkan,” imbuh Wabup.
Berdasarkan data yang diperoleh kabartuban.com menyebutkan, sebagaimana diatur dalam Permemdagri Nomor 77 tahun 2014, dana bantuan tersebut digunakan dengan rincian sebagai berikut. Sebanyak 60 persen digunakan untuk pendidikan politik dan 40 persen untuk administrasi Parpol. (dur/im)