kabartuban.com – Kasus dugaan perusakan situs makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban kembali memanas. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Umat Peduli Situs Mbah Bonang menggelar aksi di depan Mapolres Tuban, Senin (18/5/2026) pagi.
Aliansi tersebut terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat dan komunitas, di antaranya PWI-LS Tuban, FKPP Tuban, Patriot Garuda Nusantara, Jamaah Hidayatus Sholihin, Jaringan Umat Peduli Cagar Budaya, Tiban Suruan, YPI At Tafsir, Jamaah Tahlil, hingga Pemuda Anti Korupsi Tuban-Bojonegoro.
Mereka mendesak kepolisian mengusut tuntas dugaan perusakan cagar budaya di kompleks makam Sunan Bonang yang diduga dilakukan oleh Habib Husain Ba’agil.
Koordinator aksi, Ainun Na’im Ma’rifatullah, menilai penanganan kasus tersebut berjalan tidak transparan. Massa mempertanyakan proses hukum terhadap pihak yang disebut terlibat dalam pembongkaran nisan lama di area makam.
“Kami datang untuk meminta kepastian dan transparansi dari pihak kepolisian terkait penanganan kasus ini. Jangan sampai ada kesan penanganannya tidak profesional,” ujarnya.
Menurut Ainun, dugaan perusakan situs makam telah berlangsung sejak 2011. Ia menyebut banyak nisan lama berbahan batu andesit di area makam diduga dipotong dan diganti menggunakan model baru berbahan keramik.
Aliansi juga menilai perubahan pada area makam berpotensi menghilangkan jejak sejarah dan nilai budaya situs peninggalan leluhur tersebut. Massa meminta bentuk asli situs cagar budaya dikembalikan seperti semula.
Dalam aksi tersebut, massa juga sempat menyinggung isu yang beredar terkait dugaan kedekatan terlapor dengan institusi kepolisian. Namun, kata Ainun, pihak Polres Tuban telah membantah isu tersebut dan menegaskan akan bersikap netral dalam menangani perkara.
“Hari ini kami mendapat jawaban bahwa kepolisian akan tetap netral dan profesional. Mereka juga memastikan yang bersangkutan bukan bagian ataupun penasihat kepolisian,” katanya.
Ainun mengungkapkan laporan terkait dugaan perusakan situs makam telah berjalan sekitar delapan hingga sembilan bulan. Kasus tersebut sebelumnya sempat dihentikan melalui SP3, namun kembali dibuka setelah ditemukan fakta baru.
Saat ini, perkara tersebut memasuki tahapan gelar perkara khusus dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait, termasuk unsur cagar budaya.
Meski demikian, massa mengancam akan menggelar aksi dengan jumlah lebih besar apabila proses hukum dinilai mandek. Mereka mengaku akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas.
“Kami akan terus melanjutkan laporan ini sampai ke tingkat lebih atas. Kalau perlu kami akan datang dengan massa yang lebih besar lagi,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan massa, Kasi Humas Polres Tuban IPTU Siswanto membenarkan bahwa kasus tersebut sempat dihentikan melalui SP3 karena adanya kendala dalam penetapan status cagar budaya.
Menurutnya, penetapan situs cagar budaya merupakan kewenangan dinas terkait. Dari hasil pendataan sebelumnya, disebutkan masih terdapat sembilan makam yang dinilai utuh.
“Siang ini ada gelar perkara dan kami mengundang dari Dinas Cagar Budaya Mojokerto, pihak Habib Husein, dan pihak pelapor,” ujarnya.
Siswanto menegaskan pihak kepolisian akan menangani perkara berdasarkan data dan fakta, bukan asumsi.
“Kami fokus pada penanganan perkara dugaan perusakan makam. Untuk perkara UU ITE sudah dilaporkan ke Polda Jatim,” katanya.
Terkait tudingan bahwa terlapor merupakan bagian dari Polres Tuban, Siswanto memastikan Habib Husain bukan penasihat maupun bagian dari institusi Polres Tuban. (fah)