Aliansi Pemuda Tuban Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM

460

1. Massa APT Didepan Gedung Dewankabartuban.com – Aksi protes terkait rencana pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tidak hanya dilakukan para kelompok masyarakat dikota-kota besar, sejumlah kelompok pemuda di Tuban pun melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupatan Tuban. Salasa (11/11/2014).

Sejumlah Demonstran, dari LMND, PPR, PERMAKER, serta SRMI, yang mengatas namakan Aliansi Pemuda Tuban (APT), mengelar aksi unjuk rasa turun kejalan dengan membentangkan spanduk berisi penolakan, sebelum menuju gedung dewan, para pemuda tersebut melakukan orasi dan membagikan selembaran penolakan kenaikan BBM disepanjang jalan Sunan Kalijaga.

“Kami bagian dari masyarakat, menolak terhadap rencana pemerintah, yang akan melakukan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi, yang nantinya akan berdampak besar, kepada sejumlah masyarakat kecil” teriak Zaenal, salah seorang orator pengunjuk rasa

Sedangkan saat berada digedung dewan, sejumlah demonstran yang tergabung dalam APT tersebut, mempertanyakan alasan pemerintah, perihal rencana kenaikan harga BBM, APT mempertanyakan data pemerintah, terkait 80 persen subsidi BBM dinikmati kalangan menengah keatas.

“Kami mempertanyakan akurasi data tersebut, kalaupun benar, seharusnya pemerintah tidak mengabaikan pembeli kelas bawah, tapi memperbaiki pendistribusian BBM, karena dengan naiknya harga BBM, akan diikuti kenaikan harga bahan pokok” ujar Syaiful Anam, Salah seorang koordinator aksi dari LMND

Para demonstran yang melakukan aksi, akhirnya diterima para wakil rakyat, untuk melalukan hearing. Mereka menyampaikan penolakan serta alasan dampak dari kenaikan harga BBM, para demonstran juga meminta kepada pemerintah untuk menjalankan pasal 33 UUD 45.

“Saat hearing tadi kita ditemui anggota dewan dari fraksi PKB, Nur Aziz dan Imam Chundori, kita akan tindak lanjuti lagi dengan aksi massa turun kejalan yang lebih besar, ini sebagai bentuk mengawal pemerintahan Jokowi – JK, yang kebijakannya tidak pro terhadap rakyat” terang Sayiful Anam.

Sementara itu, Nur Azis, salah satu anggota dewan, setelah bertemu dengan para pengunjuk rasa mengungkapkan “Kita akan menampung semua aspirasi masyarakat, dan kita akan menyampaikan hal ini kepada pemerintah pusat” ungkapnya. (Pul)