Anak Tak Sekolah Jadi Prioritas, Pemkab Tuban Kejar Lewat Jalur Offline Meski SPMB Sudah Berakhir

kabartuban.com – Di saat proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) secara daring telah selesai, Pemerintah Kabupaten Tuban justru mengalihkan fokus pada anak-anak yang belum tersentuh bangku sekolah. Melalui mekanisme penerimaan secara offline, Pemkab berupaya memastikan tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal, terlepas dari dinamika jumlah siswa di masing-masing sekolah.

Langkah tersebut dilakukan di tengah fenomena sejumlah sekolah yang kekurangan peserta didik baru. Bahkan, salah satu sekolah dasar negeri di pusat Kota Tuban, SDN Sleko, dikabarkan hanya memperoleh satu murid baru pada pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026.

Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menegaskan, pemerintah lebih memprioritaskan pemerataan akses pendidikan dibanding mengejar jumlah murid di setiap sekolah.

Menurutnya, berdasarkan laporan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, seluruh anak usia sekolah dasar telah tertampung di berbagai lembaga pendidikan, baik sekolah negeri, swasta, maupun lembaga pendidikan keagamaan.

“Alhamdulillah untuk jenjang SD semuanya sudah masuk sekolah, baik negeri, swasta maupun keagamaan,” kata Lindra usai menghadiri peresmian Polresta Tuban, Rabu (15/7/2026).

Sementara itu, pada jenjang SMP masih terdapat sekitar tiga anak yang belum bersekolah karena merupakan penyandang disabilitas berat. Pemerintah daerah, kata Lindra, akan terus melakukan pendampingan agar mereka tetap mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Untuk menjangkau anak-anak yang belum terakomodasi dalam sistem pendaftaran daring, Pemkab akan mengoptimalkan penerimaan melalui jalur offline.

“Nanti jalur online yang sudah selesai akan kita arahkan ke jalur offline. Target kami anak-anak yang belum sekolah bisa segera masuk sekolah,” ujarnya.

Meski demikian, Pemkab tetap akan mengevaluasi penataan satuan pendidikan tanpa mengesampingkan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan.

“Yang paling penting anak itu sekolah dulu. Mau sekolah di negeri, swasta maupun keagamaan itu menjadi pilihan masing-masing orang tua,” tegasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban Irma Kartika Putri mengatakan, upaya menjaring peserta didik masih terus dilakukan meski tahapan SPMB online telah berakhir. Hal itu dimungkinkan karena batas akhir pembaruan data pokok pendidikan (Dapodik) masih berlangsung hingga 31 Agustus 2026.

“Kami masih terus berusaha menjangkau siswa secara offline meski SPMB online sudah selesai. Karena cut off Dapodik jatuh pada 31 Agustus, sehingga masih memungkinkan siswa mendaftar secara offline,” jelas Irma.

Ia menambahkan, penelusuran tidak hanya menyasar calon peserta didik jenjang SD dan SMP, tetapi juga remaja usia SMA. Meski kewenangan pendidikan menengah berada di pemerintah provinsi, Dinas Pendidikan Tuban tetap ikut memastikan lulusan SMP mendapatkan akses melanjutkan pendidikan.

“Termasuk anak-anak usia jenjang SMA juga kami perhatikan. Kemarin kami melakukan tracking siswa usia sekolah jenjang SD dan SMP untuk memastikan anak-anak lulusan SMP mendapat tempat di jenjang SMA,” katanya.

Penelusuran tersebut dilakukan terhadap kelompok usia 6–7 tahun, 12–13 tahun, hingga 15–17 tahun. Melalui pendataan langsung di lapangan, Pemkab Tuban berharap tidak ada anak usia sekolah yang putus pendidikan hanya karena tidak terjangkau proses pendaftaran. (fah)

Banner

Berita Terbaru

Artikel Lainnya