kabartuban.com – Belum adanya titik temu mengenai permasalahan kompensasi warga Desa Rahayu, Kecamatan soko, Kabupaten Tuban, atas dampak flare dari gas buang milik Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB-PPEJ), Kapolres Tuban, Fadly Samad mengaku akan melaporkan permasalahan ke Kapolda Jatim agar situasi segera kondusif.
“Nanti juga akan kita laporkan ke pak Kapolda untuk menjadi perhatian dari pihak SKK Migas, karena kalau tidak ada keputusan nanti situasi begini terus tidak akan kondusif,” terangnya kepada kabrtuabn.com, Usai rapat sosialisasi hasil kajian dari LPPM ITS, di Pendopo Kecamatan Soko, Senin (3/10/2016).
Fadly melanjutkan,dalam upaya untuk mencari titik temu, pihaknya sudah berusaha memediasi antara warga dan pihak perusahaan, ketika belum ada keputusan dari SKK Migas, masyarakat sekitar menjamin tidak akan ada kegiatan-kegiatan yang mengganggu masyarakat Tuban.
“Jadi masih menunggu hasil dari SKK Migas, karena kajian adalah kesepakatan bersama, kalau mau di kaji ulang harus ada kesepakatan masyarakat sama JOB-PPEJ, keduanya sepakat mau menunjuk lembaga dari mana untuk mengkaji bersama-sama,” pungkasnya.
Masih terang Fadly, Pihak JOB PPEJ tidak bisa mengeluarkan uang tanpa ada dasar kajian, selama tidak ada laporan hasil kajian dari JOB PPEJ, SKK Migas tidak berani mengeluarkan kompensasi tanpa dasar.
“Kalau tidak ada dasarnya, nanti pihak JOB PPEJ dinilai korupsi, mangkanya tadi saya bilang kalau saat ini kajian dari LPPM ITS tidak disepakati, jika ingin melakukan kajian ulang, masyarakat harus mau menunggu selama setahun, karena pihak LPPM ITS mengatakan idealnya kajian adalah satu tahun,” paparnya.
Fadly menambahkan, setelah pihaknya memediasi, jika ingin dilakukan kajian ulang lagi, pihak masyarakat sudah menerima meskipun hasil risetnya menunggu sampai satu tahun, dan masyarakat tidak akan menuntut kompensasi bulan Oktober-September, sampai kajian tersebut selesai.
“Sesuai dengan hasil laporan dari tim LPPM ITS pada bulan Juni 2016 soal dampak flare di bawah ambang batas, jadi disepakati untuk sementara bulan 1 sampai bulan 6 itu berarti tidak ada dasarnya, sehingga harus dikeluarkan dan itu nanti akan di usulkan dari pihak JOB PPEJ ke SKK Migas karena tidak ada dasarnya untuk menghentikan sehingga harus dibayarkan,” tutupnya. (har)