kabartuban.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, berikan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang disampaikan fraksi – fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, dalam Sidang Paripurna penyampaian jawaban pemerintah atas pertanyaan fraksi, Senin (14/8/2017).
Sidang Paripurna beragendakan jawaban pemerintah tersebut menyampaikan beberapa tanggapan dan jawaban, salah satunya soal belum maksimalnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tuban, yang sebelumnya disampaikan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), berdasarkan penilaian Kemenpan soal Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangat (Sakip) dengan nilai C.
Jawaban yang disampikan oleh Wakil Bupati (Wabub) Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussain., M.Si tersebut berjanji akan melakukan peningkatan kinerja dan trobosan yang telah dan akan dilakukan, diantaranya melakukan pembenahan internal, berkoordinasi dengan Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga peningkatan kinerja OPD melalui pembinaan langsung dari Menpan RB.
“Beberapa trobosan ini yang akan kami lakukan, memang ini baru, makanya kami juga sudah berkordinasi dengan Menpan RB untuk mendapatkan pembinaan langsung,” kata Wabub (14/8/2017).
Lebih lanjut, terkait dengan kinerja, pihaknya mengaku sudah berupaya melakukan yang terbaik, namun sistem akuntabilitas tersebut memang baru sehingga beberapa OPD perlu penyesuaian.
“Namanya sistem baru, kadang programnya A yang jalan B, namun sudah kami perbaiki terus,” janji Wabub yang juga Ketua Tanfidz DPC PKB Kabupaten Tuban ini.
Sementara itu, anggota DPRD Tuban dari Fraksi PDIP, Karjo menilai lemahnya kinerja OPD, hal tersebut tampak dari dari penyerapan anggaran di seluruh OPD, karena sampai hari ini belum melampaui 50 persen penyerapan dari anggaran yang sudah ada.
“Mestinya diatas itu (50 persen), ini sudah hampir pembahasan perubahan APBD, tapi serapan bisa kita lihat masih belum maksimal,” katanya, usai Sidang.
Karjo berharap Pemkab Tuban memperbaiki kinerja OPD-nya, agar kinerja pemerintah dapat berjalan maksimal dan masyarakat tidak merasa dirugikan. (Luk)