kabartuban.com – Pemerintah didorong untuk membuka peluang bantuan internasional guna mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi masyarakat sekaligus menekan dampak kebakaran terhadap lingkungan dan kualitas udara.
Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah tidak perlu mempertimbangkan persoalan gengsi apabila bantuan dari negara lain dapat mempercepat proses pemadaman.
“Ini bukan soal mampu atau tidak mampu, apalagi soal gengsi. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana api bisa segera dipadamkan dan masyarakat bisa kembali menghirup udara bersih,” ujar Syafruddin dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyebut, karhutla yang berlangsung berkepanjangan tidak lagi sebatas persoalan lingkungan, tetapi juga telah menyangkut aspek kemanusiaan. Karena itu, dukungan dari negara sahabat perlu dipertimbangkan apabila kapasitas penanganan di dalam negeri belum mencukupi.
Syafruddin menjelaskan, bantuan internasional dapat berupa pesawat pemadam kebakaran, teknologi pemantauan titik api, peralatan penanggulangan kebakaran, hingga tenaga ahli yang berpengalaman menangani kebakaran hutan dalam skala besar.
Menurutnya, keterlibatan negara lain bukan berarti Indonesia tidak mampu menangani karhutla secara mandiri. Bantuan tersebut justru dapat memperkuat kemampuan nasional, memperluas jangkauan operasi, serta membantu menjangkau titik api yang sulit ditangani melalui jalur darat.
“Pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuan yang ada dan tidak perlu ragu mempertimbangkan bantuan negara lain apabila itu dapat mempercepat pemadaman,” tegasnya.
Syafruddin juga meminta pemerintah mengevaluasi kebutuhan operasional di setiap daerah terdampak. Seluruh sumber daya, mulai dari peralatan, logistik, teknologi, hingga personel, perlu dimanfaatkan secara optimal agar proses pemadaman berjalan efektif.
Ia menekankan, apabila bantuan dari luar negeri memang dibutuhkan, proses penerimaannya harus dilakukan secara cepat dan tidak terhambat birokrasi yang berlarut-larut. Meski demikian, seluruh bentuk bantuan tetap harus berada di bawah koordinasi pemerintah Indonesia dengan pembagian tugas yang jelas.
“Prioritas kita jelas, yakni menghentikan kebakaran, melindungi masyarakat, dan memulihkan kondisi lingkungan agar warga bisa kembali beraktivitas dengan aman,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penerimaan bantuan dari negara lain untuk menangani karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.
Arrmanatha menyampaikan, pembahasan mengenai bantuan dari negara tetangga tersebut kini memasuki tahap teknis dengan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya, dan juga ini sudah dalam proses pembahasan di level teknis, ya. Jadi, ini kan level teknisnya adalah BNPB,” ujar Arrmanatha seusai rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Kamis (15/10/2026).
Meski demikian, Arrmanatha belum mengungkapkan negara mana saja yang menawarkan bantuan maupun bentuk dukungan yang akan diberikan. Ia menegaskan, penanganan karhutla menjadi perhatian serius Presiden Prabowo, yang telah memberikan instruksi terkait langkah-langkah penanganannya.
“Perlu kami tegaskan adalah ini sesuatu yang sangat serius menjadi perhatian Bapak Presiden langsung. Dan seperti yang kita ketahui bersama, instruksi dan arahan sudah sangat tegas dari Bapak Presiden,” katanya.
Dengan persetujuan tersebut, pembahasan teknis bersama BNPB menjadi tahapan penting untuk menentukan bentuk bantuan yang sesuai dengan kebutuhan penanganan karhutla di lapangan. (meylia)
