kabartuban.com – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, panggil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta sejumlah Distributor pupuk yang ada di kabupaten ini. Pemangilan tersebut menyusul issu kelangkaan pupuk yang beredar ditengah masyarakat, hingga aksi penghadangan truk distibusi pupuk yang dilakukan sekelompok petani di Kecamatan Montong beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi B DPRD Tuban Rasmani usai rapat mengatakan, jika sesuai laporan Dinas Pertanian dan para distributor pupuk, yang terjadi sebenarnya bukan kelangkaan, karena pupuk bersubsidi masuh cukup banya stoknya di gudang, akan tetepi karena ada keterlambatan distribusi.
“Persoalan yang ada sebenarya lebih dikarenakan keterlambatan distribusi bukan kelangkaan,” kata Rasmani (2/11/2017).
Menurut Rasmani, sejauh ini sistem distribusi yang ditetapkan sudah cukup baik, hanya saja adanya keterlambatan membuat masyarakat panik. Saat ini pemerintah menerapkan distribusi sesuai kebutuhan, tidak langsung digelontor satu kali di Kecamatan.
“Sekarang pendistribusian pupuk pada petani tidak langsung, dulu setiap Kecamatan langsung sekali kirim sesuai jatah. Sekaralng sudah diberikan sesuai kebutuhan,” kata Rasmani.
Soal dugaan adanya permainan, Rasmani merekomendasikan agar Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) bekerja lebih baik. Mengantisipasi segala kemugkinan penyalaghunaan pupuk. “KP3 ini yang harus dioptimalkan,” katanya.
Sementara itu, Murtadji Kepala Dinas Petanian dan Ketahanan Pangan mengatakan, kalau saat ini tim KP3 sudah begerak dan melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan. Jika dalam pengawasan tersebut menemukan pelanggaran, pihaknya akan pemberian sanksi.
“Alhamdulillah sudah jalan monitoring serta evaluasi, jika ada temuan yang mutuskan KP3, kalau pelanggaran berat bisa saja masuk pidana, kami sepakat dan komitmen,” tegas Murtadji. (Luk)