kabartuban.com – Kemangan Jokowi – JK di Tuban disinyalir sebagai Nahdliyin efek. Pergerakan kultural Nahdlatul ‘Ulama di Tuban sebelum pemilihan Presiden diyakini sangat menentukan kemenangan Jokowi – JK.
Sebelumnya, pasangan nomor urut 2 ini mendapatkan angin segar dari Bupati Tuban Fathul Huda, yang atas nama pribadi menyatakan simpatiknya kepada Jokowi dan Jusuf Kalla yang memiliki latar belakang keluarga Nahdliyin.
Tidak hanya H. Fathul Huda yang menyatakan simpatiknya, namun Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul’Ulama (PCNU) Tuban, KH. Musta’in Syukur juga menyatakan hal yang sama dalam beberapa kesempatan. Sebelum Pilpres digelar, Ketua PCNU Tuban yang juga mantan Ketua PKB tersebut menyatakan dalam berbagai kesempatan bahwa, NU secara organisasi netral. Namun secara pribadi, saya lebih cenderung kepada pasangan Jokowi – JK. Alasan saya sederhana, dari kedua pasangan tersebut, pasangan Jokowi – JK yang saya anggap lebih dekat dengan NU.
Lebih lanjut KH. Musta’in menyampaikan bahwa dirinya akan memilih Jokowi – JK, dan kalau warga NU di Tuban ingin mengikutinya silahkan saja, namun NU secara organisasi tetap netral.
Ungkapan dari kedua tokoh besar di Tuban ini dianggap oleh sejumlah kalangan, telah membangkitkan gerakan memilih warga Nahdliyin di Tuban untuk cenderung kepada Jokowi – JK. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul ‘Ulama (PWNU) Jawa Timur pada saat Turba ke PCNU Tuban, bahwa untuk urusan Pilpres, KH. Mutawakil ‘Alallah menyarankan warga Nahdliyin untuk mengikuti Kyai NU di daerahnya masing – masing saja.
Kepada wartawan media ini, salah satu pimpinan Lembaga Dakwah Nahdlatul ‘Ulama (LDNU) Tuban, Gus iim menyampaikan, “Meskipun Ketua Tim Suksesnya dari PDI-P karena memang Jokowi dari PDI-P, tapi untuk Tuban, suara Nahdliyin saya anggap paling berpengaruh dalam Pilpres kali ini,” ungkapnya saat ditemui di sela – sela ngabuburit, Jum’at (11/7/2014).
Lebih lanjut kader muda NU tersebut mengatakan, “Saya memang tidak tahu menahu soal politik dan tidak ikut campur. Tapi mau tidak mau, warga Nahdliyin juga bagian dari bangsa ini yang juga punya hak politik. Kami mengamati saja, agara semua tetap dalam keadaan baik dan sesuai jalur kita.”
“Jangan sampai pergerakan politik yang seharusnya akan mendukung dakwah secara tidak langsung, justru jika dibiarkan liar, akan menghancurkan pergerakan dakwah itu sendiri,” imbuhnya. (saf/riz)