kabartuban.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tuban menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Kamis sore. Mereka bahkan memblokade pintu gerbang kantor bupati sebagai bentuk kekecewaan terhadap kepemimpinan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB itu berlangsung dengan berbagai rangkaian kegiatan. Para mahasiswa membentuk lingkaran, menyanyikan lagu-lagu perjuangan, serta membacakan sumpah pergerakan sebelum secara bergantian menyampaikan orasi di bawah terik matahari Ramadan.
Ketua PC PMII Tuban, Roviq Wahyudin, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah yang dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
Menurutnya, salah satu kebijakan yang paling disorot adalah pembelian kendaraan dinas baru untuk bupati senilai Rp1,2 miliar di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Di saat pemerintah mendorong efisiensi, justru muncul pembelian mobil dinas baru. Padahal seharusnya APBD difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Roviq kepada wartawan usai aksi.
Ia menilai alasan pembelian kendaraan dinas karena instruksi presiden (Inpres) tidak relevan dengan kondisi saat ini. Sebab, kebijakan tersebut sudah ada sejak 2022.
“Kenapa harus sekarang dilakukan ketika kondisi anggaran sedang ditekan? Ini yang perlu dijelaskan secara transparan kepada publik,” ujarnya.
Selain soal mobil dinas, mahasiswa juga menyoroti pemberhentian sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai tidak jelas alasannya.
PMII menilai kebijakan tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi para pegawai dan berpotensi melanggar etika birokrasi.
“Kami mempertanyakan nasib puluhan PPPK yang diberhentikan secara misterius. Pemerintah harus bertanggung jawab atas hal ini,” tegas Roviq.
Dalam orasinya, mahasiswa juga menyinggung kondisi kemiskinan di Kabupaten Tuban yang masih berada di peringkat lima tertinggi di Jawa Timur. Hal ini dinilai tidak sebanding dengan pesatnya pembangunan dan hadirnya sejumlah industri besar di daerah tersebut.
Tak hanya itu, mereka juga mempertanyakan realisasi program unggulan “One Village One Product” yang digagas pada periode pertama kepemimpinan Bupati Lindra.
“Program itu dijanjikan sejak periode pertama, tetapi sampai sekarang belum terlihat hasil nyata. Sekarang malah muncul lagi wacana pemberdayaan UMKM, padahal program sebelumnya saja belum berjalan,” kata Roviq.
Kekecewaan mahasiswa memuncak ketika mereka tidak berhasil menemui langsung Bupati Tuban. Sebagai bentuk protes, massa aksi menaburkan bunga dan sesajen di depan pintu gerbang kantor bupati, lalu menutup akses masuk kantor tersebut.
“Kami tidak pernah ditemui. Pemimpin Tuban seolah ada tapi tidak ada. Karena itu kami segel kantor ini sebagai simbol kekecewaan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Tuban, Arif Handoyo, mengatakan pihaknya telah menerima tuntutan para mahasiswa dan akan membahasnya bersama tim pemerintah daerah.
“Tuntutan teman-teman mahasiswa sudah kami terima dan akan kami diskusikan lebih lanjut dengan tim,” kata Arif.
Terkait pembelian mobil dinas bupati, Arif mengaku belum mengetahui secara rinci dan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu.
“Untuk soal pembelian mobil dinas, kami masih perlu mengecek ke tim,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa program “One Village One Product” sebenarnya sudah berjalan di sejumlah wilayah, meskipun di lapangan masih membutuhkan penyesuaian.
“Di tingkat kecamatan hampir semuanya sudah memiliki produk masing-masing, namun memang masih perlu pengembangan,” pungkasnya. (fah)
