kabartuban.com – Sore itu, di halaman lapang yang ada di Pasar Sapi Tuban, suara tawa bercampur teriakan semangat terdengar bersahut-sahutan. Bola voli melayang rendah, diikuti gerakan cepat para pemain yang duduk di lantai. Di antara debu yang beterbangan, keringat mengalir di pelipis mereka, tapi tatapan matanya penuh tekad.
Inilah latihan rutin Sanggar Disabilitas Tuban, komunitas yang lahir dari mimpi sederhana tiga tahun lalu. Awalnya, mereka hanya ingin membentuk grup rebana. Tanpa alat, tanpa tempat tetap, mereka berlatih dari Jenu hingga Bogorjo, Kecamatan Merakurak. Hingga pertemuan dengan Widodo, seorang polisi yang mempersilakan rumahnya di depan SMA Negeri 4 menjadi tempat berkumpul, mengubah segalanya.
Dari rumah itu, lahirlah padepokan di Bejagung cikal bakal sanggar yang kini menaungi 60–70 anggota disabilitas dari seluruh penjuru Tuban.
“Mereka datang dari latar belakang disabilitas yang berbeda mulai dari, polio, kecelakaan, cerebral palsy, hingga tunanetra,” Ungkap Amir Mahmud, ketua Yayasan Sanggar disabilitas Melampui Batas.
Di bawah naungan NPCI (National Paralympic Committee Indonesia), mereka berlatih badminton, voli duduk, dan atletik tiga kali seminggu. Hasilnya membanggakan tiga atlet sanggar ini mewakili Jawa Timur di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Solo, membawa pulang medali perak dari catur netra dan perunggu dari taekwondo.
Di Perprov Jawa Timur, mereka menyabet dua emas dan tiga perunggu dari cabang atletik dan boccia.
“Prestasi ini bukan kebetulan. Ini buah dari kerja keras dan semangat yang tak pernah padam,” ujar Arik zulianto, koordinator bidang olahraga
Namun di balik gemerlap medali, ada masalah yang mengganjal sulitnya mencari bibit atlet muda. Dari kuota 15 anak yang diberikan provinsi untuk program talent scouting, hanya 10 yang terpenuhi. Banyak orang tua enggan anaknya disebut disabilitas, sehingga pencarian berjalan berat.
Sanggar ini juga aktif di bidang sosial, mengadakan pelatihan menjahit dan manajemen dengan dukungan pemerintah. Tetapi, kata Rustawar, hasilnya belum maksimal.
“Tidak semua bisa mandiri setelah pelatihan. Harus ada jalur yang menghubungkan langsung ke dunia kerja,” ujar Rostawar Bidang Sosial
Masalah terbesar adalah kesempatan kerja. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebenarnya mewajibkan perusahaan pemerintah mempekerjakan minimal 1% penyandang disabilitas, dan swasta 2%. Namun di Tuban, aturan ini belum berjalan.
“Kami sudah buktikan bisa mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi dan nasional. Sekarang saatnya pemerintah buktikan bisa hadir untuk kami,” kata Rustawar, nadanya tegas namun tetap sopan dan penuh harapan.
Bagi mereka, perhatian pemerintah tak cukup hanya datang di acara seremonial atau memberikan fasilitas sesekali. Mereka butuh keberpihakan nyata kebijakan yang dijalankan, dukungan berkelanjutan, dan kesempatan kerja yang adil.
Amir Mahmud menambahkan, perkembangan sanggar selama ini masih bertumpu pada kemandirian anggota. Banyak yang datang dari kecamatan jauh, ada yang mengojek, ada yang berangkat sendiri dengan motor. Mereka tetap berjuang demi bisa berkumpul dan berlatih bersama.
“Alhamdulillah kami sudah mendapat apresiasi dari sisi olahraga, sosial, dan ketenagakerjaan. Tapi harapan kami, pemerintah bisa lebih memperhatikan lagi bukan hanya untuk atletnya, tapi juga anak-anak anggota sanggar yang bukan disabilitas dan keluarganya, terutama yang ekonominya terbatas. Kalau ada bantuan jangka panjang, misalnya untuk bangunan atau kegiatan keagamaan, itu akan sangat membantu keberlangsungan sanggar ini,” ujarnya.
Di padepokan sederhana itu, mereka terus berlatih. Bola terus dilempar, rebana terus ditabuh, dan mimpi terus dibangun. Tapi di sela semangat itu, ada doa yang sama setiap hari semoga pemerintah benar-benar melangkah bersama mereka, bukan sekadar berdiri di pinggir lapangan. (fah)
