Pos Anggaran Dinas Pendidikan Tuban Mulai di Kritisi

713
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tuban, dengan pembahasan RAPBD 2017

kabartuban.com – Fraksi Nasdem Nurani Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menyampaikan catatan terkait postur anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)  2018 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.

Beberapa catatan tersebut disampikan melalui juru bicaranya Rasmani, saat membacakan pemandangan umum fraksinya dalam Rapat Paripurna pembahasan RAPBD 2018, Selasa  (17/10/2017).

Menurut Rasmani beberap catatanya tersebut diantaranya, Dinas Pendidikan Tuban yang mendapatkan dana sebesar Rp. 783 M atau 30 % dari total  Belanja Daerah,  yang dipergunakan gaji dan tunjangan senilai Rp. 591 M dan Belanja Langsung 191 M dari total belanja yang dikelola oleh dinas terkait cukup meragukan dapat menyelesaikan persoalan dasar pendidikan,  karena dana tersebut hanya akan habis untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai.

“Dana sebesar itu,  hanya akan habis di belanja pegawai saja,  belum yang lainnya” ujar Rasmani membacakan pandangan fraksinya.

Ia pun juga menyoroti penyediaan perkantoran yang begitu besar, hampir Rp. 658 juta.  Dana tersebut didapatkan dari alokasi anggaran program peningkatan kinerja administrasi perkantoran sebesar Rp. 2 Miliar.

“Apakah alokasi dana sebesar itu bisa menunjang kinerja pegawai dinas pendidikan..? ” lanjut Politisi asal Nasdem ini.

Selain itu,  peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang  di anggaran sebesar Rp. 2 M yang dibentuk untuk penyediaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya.

“Jangan sampai menjadi kegiatan rutin tahunan,  yang di alokasikan hampir tiap tahun ini” tambahnya.

Dan lagi,  program peningkatan kualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga didik serta tenaga kependidikan yang dirasa double budget.  Seperti peningkatan tenaga pendidik SD dengan alokasi Rp. 195 juta serta pengembangan kompetensi pendidik dan kependidikan senilai Rp. 1,3 Miliar.

Dari pandangan umum Fraksi tersebut, Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Husein, mengatakan ini menjadi bahan masukan dan evaluasi untuk pemerintah atau eksekutif, karena ini baru tahap pembahasan RAPBD 2018.

“Jawaban pemerintah nanti, akan kita sampaikam pada Rapat Paripurna berikutnya, ini menjadi bahan pertimbangan kami” kata Wabup Tuban menangapi pandangan Fraksi Nasdem Nurani Rakyat usai Paripurna. (Dur) 

/