kabartuban.com – Polemik pengembalian dana kegiatan study tour siswa kelas VIII SMPN 1 Tuban terus menuai sorotan. Para wali murid mempertanyakan keputusan sekolah yang memotong sebesar Rp148 ribu per siswa dari dana kegiatan yang telah lunas dibayarkan, meski agenda tersebut secara resmi dibatalkan.
Pembatalan kegiatan ini mengikuti terbitnya Surat Edaran (SE) Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban Nomor 400.3.5.3/2768/414.101.2/2025 tertanggal 16 Mei 2025. Dalam surat tersebut, seluruh satuan pendidikan negeri dilarang menarik pungutan wajib dari orang tua atau wali murid untuk kegiatan non-akademik, seperti study tour, perpisahan, wisuda, hingga pembelian seragam.
Kegiatan outdoor learning atau study tour ke Bali yang semula dijadwalkan pada Februari 2025 sempat diundur ke bulan Juni. Namun, menyusul keluarnya SE tersebut, sekolah resmi membatalkan kegiatan melalui rapat koordinasi pada Sabtu (7/6/2025), yang dihadiri oleh panitia ODL, komite sekolah, dan perwakilan paguyuban wali murid.
Ironisnya, pembatalan tersebut justru menimbulkan kekecewaan lantaran pengembalian dana tak utuh. Dari total biaya Rp1,5 juta per siswa, pihak sekolah hanya mengembalikan sebagian, dengan potongan mencapai Rp148 ribu per siswa.
Pihak sekolah beralasan, potongan dana digunakan untuk menutup biaya uang muka atau DP yang disebut tidak dapat dikembalikan (non-refundable), seperti uang muka hotel, sewa bus, dan konsumsi.
Namun, penjelasan itu tidak memuaskan para wali murid. Mereka meminta bukti-bukti penggunaan dana, termasuk kuitansi pembayaran dan dokumen kerja sama dengan pihak ketiga. Sayangnya, pihak sekolah belum memberikan respons yang memadai.
“Kami hanya ingin kejelasan ke mana uang itu digunakan. Tapi saat diminta rinciannya, pihak sekolah tidak bisa memberikan jawaban yang pasti,” ujar salah satu wali murid, Selasa (17/6/2025).
Kekecewaan semakin dalam saat diketahui bahwa beberapa SMP negeri lain di Tuban menerapkan kebijakan pengembalian dana yang lebih transparan dan adil. Di SMPN 7, uang siswa dikembalikan 100% dan hanya dipotong biaya kaus. SMPN 6 hanya memotong Rp20 ribu, sementara SMPN 5 memotong Rp141 ribu untuk biaya travel.
Perbedaan perlakuan ini memunculkan kecurigaan di kalangan wali murid SMPN 1 Tuban. Mereka menduga pemotongan dana tidak sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan yang disebutkan. Bahkan, muncul dugaan lebih serius bahwa dana tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
“Kami menduga ini bukan soal booking hotel atau bus, tapi ada indikasi penyalahgunaan dana. Kalau memang benar digunakan untuk DP, tunjukkan saja buktinya,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala SMPN 1 Tuban, Umirindiyah, belum memberikan klarifikasi. Upaya konfirmasi melalui telepon dan pesan singkat watsapp belum mendapat tanggapan, meskipun nomor yang bersangkutan terpantau aktif centang 2 abu abu, dan Saat wartawan media ini berusaha mendatangi sekolah tersebut pada pukul 10:05 salah satu Tata Usaha (TU) menyebutkan bahwa kepala sekolah masih rapat dan setelah itu dilanjutkan dengan Workshop.
Kasus ini mempertegas pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik di lingkungan pendidikan. Sekolah, sebagai institusi yang mendidik nilai kejujuran dan tanggung jawab, semestinya menjadi teladan dalam hal keterbukaan informasi, bukan justru menjadi sumber kekecewaan publik. (fah)
