kabartuban.com – Setelah melakukan aksi dan bergantian berorasi di depan Kantor Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Ketenangan kerjaan Kabupaten Tuban, para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tuban, mengaku tidak puas dengan hasil hearing dengan dinas terkait, Rabu (31/10/2018).
“Selama berdiskusi selama satu jam, ternyata tuntutan kita tidak direspon dengan baik, aspek kesejahteraan bagi buruh dikesampingkan,” ujar Eko Yuwono, salah satu orator dalam aksinya.
Baca Juga : http://kabartuban.com/fspmi-ngeluruk-kantor-dinas-ptsp-dan-naker/24543
Menurutnya, Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) yang juga di jabat oleh Kepala Dinas PTSP ini, tidak melihat dan mengakomodasi dari masukan Serikat Pekerja yang menginginkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sesuai dengan hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
“Dari hasil penetapan UMK Tuban Tahun 2019 tertanggal 23 Oktober 2018, yakni Rp2.233.000, padahal kalau dari survei serikat buruh, dari KHL jauh dari nominalnya, yaitu Rp2.560.000,” tambahnya.
FSPMI juga mendoakan, segala penghasilan yang diterima oleh pengambil kebijakan terkait, tidak barokah, karena tidak berpihak pada kaum buruh.
“Kita doakan bersama-sama, penghasilan yang di dapat oleh Kepala Dinas ini tidak barokah,” katanya yang di amini peserta aksi.
Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Ketenangan kerjaan Kabupaten Tuban, Tajuddin Tebyo tidak berkenan untuk dikonfirmasi lebih lanjut dan langsung menuju ke mobil dinasnya untuk ke Kantor Pemkab Tuban, karena di panggil.
“Nanti aja mas di Pemkab, saya dipanggil untuk segera kesana,”katanya dengan tergesa-gesa. (Dur/Rul)