kabartuban.com – Persoalan keterlibatan warga ring satu dalam aktivitas ekonomi perusahaan memanas. Puluhan warga Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, dan Desa Tlogowaru, Kecamatan Merakurak, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PT Semen Indonesia Logistik (SILOG) Tuban, Rabu (19/8/2026).
Massa tidak sekadar membawa tuntutan soal program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Mereka juga meminta masyarakat di dua desa tersebut diberi ruang untuk terlibat dalam pengelolaan maupun proses lelang limbah afal yang memiliki nilai ekonomi.
Aksi sempat memanas ketika sejumlah sepeda motor digunakan untuk menutup akses masuk perusahaan. Warga memilih bertahan setelah pertemuan dengan pihak perusahaan dinilai belum memberikan jawaban yang mampu meredakan tuntutan mereka.
Perwakilan warga Socorejo, Nafiq, mengatakan persoalan utama yang disuarakan masyarakat adalah bagaimana keberadaan perusahaan di sekitar permukiman warga bisa memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat ring satu.
“Intinya warga menuntut CSR dan memprioritaskan untuk limbah afal melibatkan warga ring satu SILOG, Desa Socorejo dan Tlogowaru,” kata Nafiq.
Menurut warga, keberadaan perusahaan semestinya tidak hanya berdampak pada aktivitas industri, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Karena itu, mereka meminta keterlibatan warga dalam aktivitas yang berkaitan dengan limbah afal tidak diabaikan.
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi aksi terbuka setelah dialog antara perwakilan warga dengan HRD PT SILOG, belum menghasilkan kesepakatan yang diharapkan massa.
Warga pun memarkirkan sepeda motor di akses masuk perusahaan. Mereka meminta adanya kepastian dari jajaran manajemen yang memiliki kewenangan lebih tinggi.
“Kami masih menunggu respons dari direksi,” ujar Nafiq.
Jika tuntutan tidak menemukan titik temu, warga mengaku telah menyiapkan langkah lanjutan. Mereka berencana mendatangi kantor pusat PT SILOG atau menemui Direktur Operasional perusahaan di Gresik.
Aksi tersebut ternyata memiliki rangkaian persoalan yang telah bergulir sebelum warga turun ke jalan.
Sehari sebelum aksi, Pemerintah Desa Socorejo dan Desa Tlogowaru telah mengirimkan surat keberatan kepada Tim Lelang PT Semen Indonesia Logistik. Surat itu berkaitan dengan rencana pemindahtanganan aset nonproduktif PT SILOG sebanyak 19 unit.
Dalam surat tersebut, kedua pemerintah desa meminta agar proses lelang ditunda. Pemerintah desa juga meminta perusahaan membuka kembali ruang komunikasi dengan perwakilan masyarakat dari dua desa yang berada di sekitar wilayah operasional SILOG.
Permintaan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut atas pemberitahuan mengenai proses pemindahtanganan aset nonproduktif perusahaan.
Bagi pemerintah desa, komunikasi dengan masyarakat perlu dilakukan sebelum proses tersebut berlanjut. Hal ini sekaligus menjadi upaya memastikan kepentingan masyarakat sekitar tetap mendapatkan ruang dalam proses yang berlangsung di lingkungan perusahaan.
Menanggapi surat keberatan tersebut, PT SILOG kemudian mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa Socorejo dan Kepala Desa Tlogowaru.
Dalam surat yang merujuk pada surat keberatan Nomor 042/TPA/08.2026 tertanggal 18 Agustus 2026 itu, perusahaan menyatakan proses pemindahtanganan aset nonproduktif dilakukan dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
PT SILOG juga menjelaskan bahwa undangan serta proses aanwijzing atau pemberian penjelasan dalam lelang 19 unit aset nonproduktif telah dilakukan melalui situs resmi perusahaan dan bersifat sebagai penawaran umum.
Dengan demikian, polemik yang berkembang tidak hanya menyangkut CSR. Di balik aksi tersebut terdapat persoalan yang lebih luas, yakni tuntutan masyarakat ring satu agar memiliki ruang dalam aktivitas ekonomi perusahaan yang berada di sekitar wilayah mereka.
Hingga berita ini ditulis, PT SILOG belum memberikan keterangan resmi mengenai tuntutan warga maupun aksi pemblokiran akses masuk perusahaan.
HRD PT SILOG, Fitri, juga belum memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. (fah)
