kabartuban.com – Jerih payah para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tuban membuahkan hasil, apa yang mereka tuntut akhirnya dikabulkan, Rabu (31/10/2018).
Dari hasil pertemuan yang dilakukan di ruang Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten, Joko Sarwono dan pihak pendemo yang menghasilkan empat poin, yakni Bupati Tuban mengembalikan usulan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tuban 2019.
Bupati melalui asisten juga meminta kepada Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) untuk direvisi atau dilakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ulang, serta memasukan SE 560/22524/031/2013 tentang peningkatan kualitas komponen KHL dan memperhatikan atau mengakomodir permintaan Serikat Pekerja (FSPMI).
Kemudian Bupati merekomendasikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) atau sesuai dengan usulan serikat pekerja, dengan besarannya minimal 5% dari UMK Kabupaten. Bupati juga tidak akan mengusulkan UMK Tuban 2019 kepada Gubernur Jatim, sebelum disediakan revisi berita acara hasil rapat pleno pengusulan UMK Tuban 2019 kepada Bupati (DPK).
Tidak hanya itu, Bupati Tuban melalui asiten juga akan mengadakan rapat dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk merevisi kembali berita acara rapat pleno DPK Tuban tanggal 23 Oktober 2018 dan melibatkan serikat pekerja dari FSPMI Kabupaten Tuban serta serikat buruh lainya.
“Ini hasilnya sudah kita sepakati bersama dengan dilakukan tanda tangan bersama ketua FSPMI,” ujar pria yang juga sebagai Kepala Kesbangpol Tuban.
Sementara itu, senyuman kegembiraan terpancar dari wajah para masa aksi dengan hasil kesepakatan itu. Dan mengucapkan terima kasih pada Bupati Tuban H Fathul Huda memalui asisten pemerintahan yang telah menerima perwakilan dengan baik.
“Terima kasih pak Joko, ini salah satu pejabat kita yang pro dengan buruh, dan rela berpanas-panasan di depan Kantor Pemkab Tuban,” kata Eko Yuwono, salah satu orator dalam aksi. (Dur/Rul)