kabartuban.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tuban kini menghadapi pekerjaan rumah besar. Dari total 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada, baru 25 yang beroperasi. Namun hingga awal Oktober, belum satu pun yang benar-benar tuntas mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) syarat mutlak untuk menjamin standar kebersihan dan kesehatan makanan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tuban, Abdul Rahmad, menegaskan bahwa seluruh SPPG wajib menuntaskan perizinan sampai batas akhir Oktober 2025
“Tidak ada alasan lagi, baik yang sudah operasional maupun yang belum, semuanya harus segera menyelesaikan SLHS. Jika sampai batas waktu masih ada yang membandel, kami akan berikan peringatan tegas,” ujarnya.
Rahmad mengungkapkan, sebagian SPPG memang sudah mulai mengurus izin, namun masih parsial.
“Ada yang baru izin lingkungan, ada yang baru izin air dan ada yang baru tahap awal. Tapi untuk kelengkapan persyaratan SLHS secara penuh, belum ada yang selesai,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa saat ini di Tuban yang telah menerima manfaat pada program ini sekitar sebanyak 77 542 siswa, dari total 589 lembaga sekolah.
Pria yang sebelumnya bertugas di dinas pendidikan menambahkan, pihaknya bersama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Tuban akan berencana melakukan pengawasan secara berjenjang dan rutin. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan baik dan tanpa ada kendala.
“Secara berkala kita terus melakukan pengawasan dan pengecekan dan kami akan melibatkan dari Dinkes serta Puskesmas” tambahnya.
Situasi ini kian mencolok jika dibandingkan dengan data nasional. Berdasarkan catatan Badan Gizi Nasional (BGN) per 30 September 2025, sudah ada 198 SPPG di seluruh Indonesia yang resmi mengantongi SLHS. Dari total 9.705 SPPG Oprasional, dan untuk jumlah dapur tersebut per-tanggal 2 Oktober 2025.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menekankan bahwa sertifikat ini menjadi benteng utama keamanan pangan program MBG.
“Kami mendorong SPPG yang sudah operasional agar segera mengurus penerbitan SLHS hingga Oktober 2025. Ini menyangkut keamanan pangan dan perlindungan penerima manfaat, sehingga harus diprioritaskan. Pengawasan terus kami lakukan setiap hari,” jelas Nanik. Dikutip dari laman resmi antaranews.com.
Tak hanya SLHS, BGN juga menggenjot sertifikasi lain seperti HACCP, NKV, halal, hingga ISO standar internasional.
“Sertifikasi ini penting sebagai standar penyelenggaraan Program MBG untuk meminimalkan risiko kontaminasi dan gangguan kesehatan. Harapannya, langkah ini bisa membangun kepercayaan penerima manfaat bahwa BGN berkomitmen mewujudkan zero accident, nol insiden keracunan,” tambahnya.
Sementara itu, di Tuban masih ada tiga kecamatan yang belum memiliki SPPG sama sekali, yakni Grabagan, Kenduruan, dan Senori. Kondisi ini mempertegas bahwa pekerjaan rumah Pemkab Tuban dalam perizinan dan pemerataan layanan gizi masih cukup berat.
Dengan tenggat waktu yang kian mepet, publik menunggu apakah 45 SPPG di Tuban benar-benar bisa menuntaskan perizinan sesuai standar nasional, atau justru akan jadi catatan merah dalam program ambisius MBG. (fah)