kabartuban.com – Aksi damai yang digelar dengan mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Tuban Bersatu untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (26/6/2026), diwarnai isu dugaan pembagian uang kepada peserta aksi. Dugaan tersebut mencuat setelah beredar tangkapan layar percakapan di salah satu grup WhatsApp warga yang memperlihatkan foto sejumlah uang tunai.
Dalam tangkapan layar yang kemudian diunggah oleh salah satu akun media sosial media cetak lokal di Tuban, terlihat seorang anggota grup memperlihatkan enam lembar uang pecahan Rp50.000. Unggahan itu disertai komentar berbahasa Jawa yang kemudian memicu beragam tafsir di kalangan warganet.
Beredarnya foto tersebut memunculkan spekulasi di media sosial. Sejumlah warganet menduga uang itu merupakan imbalan bagi peserta aksi sehingga muncul anggapan bahwa demonstrasi dukungan terhadap program MBG merupakan aksi yang telah diatur atau “settingan”.
Dugaan tersebut turut dikaitkan dengan pernyataan Koordinator Aksi, Kurniawan, yang sebelumnya menegaskan bahwa aksi digelar secara sukarela sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis.
“Program ini sangat bermanfaat bagi berbagai aspek, mulai dari petani, peternak, maupun UMKM lokal. Harga-harga bahan pokok sekarang stabil, bahkan adanya MBG ini juga dapat merekrut banyak tenaga kerja,” ujar Kurniawan saat di wawancarai awak media di lokasi
Namun, tidak lama setelah isu tersebut ramai diperbincangkan, pemilik unggahan di grup WhatsApp memberikan klarifikasi melalui akun media sosial yang sama. Ia menegaskan bahwa uang dalam foto tersebut bukan merupakan “uang demo” atau bayaran bagi peserta aksi.
Menurut klarifikasinya, uang tersebut merupakan uang relawan dan tidak berkaitan dengan dugaan pembayaran kepada peserta demonstrasi. Ia juga meminta agar unggahan yang menimbulkan kesalahpahaman itu dihapus karena dinilai memicu persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
“Mau klarifikasi saya yang bikin status itu pak mohon maaf itu bukan uang dari demo melainkan itu uang dari satu pekerjaan relawan yang tidak masuk pak. Mohon maaf apa bisa dihapus postingannya,” tulis dalam pesan Whatsap yang di unggah di media sosial media cetak lokal Tuban.
Meski demikian, foto tersebut telanjur menyebar luas dan memunculkan perdebatan di ruang publik. Sebagian masyarakat mempertanyakan apakah aksi tersebut benar-benar murni sebagai bentuk penyampaian aspirasi warga atau terdapat kepentingan tertentu di balik penyelenggaraannya.
Selain isu dugaan pembagian uang, muncul pula pengakuan dari salah seorang warganet yang menghubungi secara pribadi akun Facebook salah satu media lokal. Tangkapan layar percakapan tersebut kemudian turut diunggah ke media sosial dan menjadi perhatian publik.
Dalam pesannya, warganet tersebut mengaku pelaksanaan aksi dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dinilai memberatkan sebagian karyawan.
Ia menyebut para karyawan diwajibkan mengikuti aksi serta diminta mengajak sedikitnya satu orang peserta.
Tak hanya itu, warganet tersebut juga mengklaim bahwa biaya operasional dan konsumsi peserta selama mengikuti aksi ditanggung oleh karyawan, bukan oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menanggapi polemik yang berkembang, Wakil Ketua DPRD Tuban, Miyadi, menilai apabila memang terdapat pembagian uang dalam kegiatan tersebut, hal itu masih dapat dipahami apabila berkaitan dengan kepentingan operasional penyelenggara atau pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkepentingan agar program tetap berjalan.
“Ya menurut saya wajar-wajar saja, karena ada kepentingan pemilik SPPG untuk bertahan,” ujarnya.
Meski demikian, Miyadi menilai akan menjadi kurang etis apabila pembagian uang tersebut dilakukan dalam aksi yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Tuban Bersatu karena dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Sebelumnya, ribuan warga yang mengaku terdiri dari petani, peternak, pelaku UMKM, dan berbagai elemen masyarakat mengikuti aksi damai di depan Gedung DPRD Tuban untuk menyatakan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis. Mereka menilai program tersebut tidak hanya berpotensi menekan angka stunting, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan pelaku usaha lokal.
Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap aspirasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap program nasional tersebut tetap harus diiringi evaluasi pelaksanaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, awak media telah berupaya menghubungi kembali Koordinator Aksi, Kurniawan, melalui pesan WhatsApp untuk meminta tanggapan terkait isu yang beredar. Namun, yang bersangkutan belum memberikan keterangan lebih lanjut. (fah)
