kabartuban.com – Bupati Tuban, Fathul Huda laporkan rancangan peraturan daerah tentang, Laporan Keterangan Pertangung Jawaban (LKPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017. Rapat yang dilaksanakan di ruang paripurna gedung DPRD tersebut, dihadiri anggota DPRD dan OPD Tuban.
Dalam rapat tersebut, pengantar nota keuangan, rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun 2017 dibacakan langsung oleh Bupati Tuban Fathul Huda dihadapan sidang.
Dalam laporan pendapatan daerah, penerimaan pendapatan dari anggaran sebesar 2 triliun 276 milyar 34 juta 167 ribu 361 rupiah dan 24 sen, terealisasi sebesar 2 triliun 376 milyar 526 juta 696 ribu 431 rupiah dan 43 sen, lebih daria anggaran sebesar 100 milyar 492 juta atau 104,42 persen.
Pada belanja daerah, dari anggaran sebesar 2 Triliun 542 milyar 741 juta 880 ribu 972 rupiah dan 14 sen, terealisasi 2 Triliun 366 milyar 556 juta 522 ribu 222 rupiah dan 45 sen kurang dari anggaran sebesar 176 milyar 185 juta 358 ribu 749 rupiah dan 69 sen, atau 93,07 persen.
Berdasarkan realisasi pendapatan daerah pemerintah tahun 2017 tersebut, diperoleh surplus sebesar 9 milyar 970 juta 174 ribu 208 rupiah dan 98 sen.
Wakil bupati Tuban usai sidang mengatakan, LKPJ merupakan Amanah undang undang, bahwa kepala Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan keuangan daerah.
“Laporan ini adalah kewajiban pemerintah atas pelaksanaan anggaran,” kata Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein.
Menurut Noor Nahar, Laporan Pertanggung jawaban 2017, tidak terlalu rumit, sebab hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) terhadap pelaksanaan keuangan pemerintah Kabupaten Tuban tahun 2017, mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Alhamdulillah, biasanya kalau sudah mendapatkan opini dari badan pemeriksa keuangan, baik pembahasan tidak terlalu rumit, berarti anggaran kita menurut BPK sudah baik,” kata Wakil Bupati Tuban. (ADV/ Luk)