kabartuban.com-Warga miskin dengan kriteria tempat tinggal tidak layak huni (RTLH) masih cukup tinggi di Kabupaten Tuban. Hingga tahun ini terdapat sedikitnya 55 ribu rumh tidak layak huni masih ada di Bumi Wali yang mulai pada dengan keberadaan industri.
Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Wakil Bupati Tuban, Ir. Noor Nahar Hussein, M.Si dalam sebuah acara di Pendopo Tuban beberap waktu lalu.
Disampaikan orang nomor dua di Tuban ini, jumlah RTLH di Tuban memang sudah menurun, sepanjang kepemimpinan dirinya bersama Bupati Tuban H. Fathul Huda, namun penurunanya hanya sekitar 4.000 dari jumlah sebelumnya 59.000 unit.
Wabup mengakui, penyelesaian RTLH ini memang terbilang lama, karen setiap tahun hanya 400 sampai 500 unit rumah yang di renovasi menjadi rumah layak huni.
“Ini terbilang lama, karena tiap tahunya hanya mampu membangun 400 sampai 500 saja, mestinya lebih dari itu,” kata Noor Nahar Hussein.
Angka yang masih tinggi ini menjadi petimbangan bagi Wakil Bupati Tuban, agar tahun tahun berikutnya meningkatkan alokasi dana untuk pembangunan RTLH. Harapanya tahun depan dan seterusnya RTLH yang dibangunya bisa 1.000 unit per tahun.
“Kalau setiap tahun hanya 500 unit, bisa seratus tahun baru selesai, karena jumlahnya cukup banyak, paling tidak 1.000 setahunya,” terang Wakil Bupati ini.
Selanjutnya, Noor Nahar meminta kepada seluruh kepala desa segar membantu dan mendata rumah yang paling perlu di renovasi, karena program ini harus tepat sasaran.
“Program ini harus tepat sasaran, rumah mana yang tidak layak huni harus didata agar direnovasi,” imbau Wabup.
Sementara itu, wakil ketua komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Tri Astuti mengungkapkan, program yang dilakukan Pemkab Tuban dalam rangka pengentasan kemiskinan sudah cukup baik.
“Sebut saja APP atau anti proverty program dengan pendampingan masyarakat penerima bantuan, ada juga konsep desa model 20 desa 20 kecamatan dan Program bedah rumah,” kata Astuti.
Namun demikian Astuti menyampaikan perlu ada peningkatan program pemerintah yakni dengan pemberdayaan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan perekonomian dengan sasaran kelompok masyarakat miskin, dalam bidang pertanian, peternakan dan sebagainya.
“Harapan kami, pemerintah juga bisa meningkatkan pemberdayaan ke masyarakat yang sasaranya kelompok masyarakat miskin,” katanya. (Luk)
