kabartuban.com – Program Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Tuban mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat khususnya pada desil 1-2 menjelang tahun ajaran 2026/2027. Namun di tengah tingginya antusiasme tersebut, muncul persoalan yang cukup mencolok. Kuota siswa jenjang SD justru belum terpenuhi, sementara pendaftaran tingkat SMP dan SMA mengalami lonjakan hingga dua kali lipat dari kapasitas yang tersedia.
Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Dari tiga rombongan belajar (rombel) yang disiapkan dengan kapasitas masing-masing 30 siswa, jenjang SD diperkirakan baru mampu menjaring sekitar 18 peserta didik. Sebaliknya, jumlah pendaftar SMP dan SMA terus membludak.
Kepala Dinas Sosial P3A serta PMD Kabupaten Tuban, Sugeng Purnomo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait membludaknya pendaftar di tingkat SMP dan SMA.
“Kami masih menunggu petunjuk teknis dari Kemensos terkait mekanisme seleksi karena jumlah pendaftar melebihi kuota yang tersedia,” ujarnya.
Sugeng menjelaskan, rendahnya minat pada jenjang SD dipengaruhi oleh sistem boarding school atau sekolah berasrama yang diterapkan Sekolah Rakyat. Banyak orang tua belum siap melepas anak-anak mereka yang masih berusia dini untuk tinggal jauh dari keluarga.
“Untuk anak usia SD, terutama yang masih berumur tujuh hingga delapan tahun, banyak orang tua yang merasa berat jika harus tinggal di asrama. Ini berbeda dengan siswa SMP dan SMA yang relatif lebih mandiri,” katanya.
Di sisi lain, tingginya minat masyarakat terhadap SMP dan SMA Sekolah Rakyat menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan publik terhadap program pendidikan yang digagas pemerintah tersebut. Bagi keluarga kurang mampu, Sekolah Rakyat dianggap sebagai peluang besar untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terbebani biaya.
Meski jumlah pendaftar terus bertambah, proses penerimaan siswa tetap mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Kementerian Sosial. Prioritas utama diberikan kepada calon siswa yang berasal dari keluarga kategori desil satu dan desil dua berdasarkan data kesejahteraan nasional.
Namun demikian, peluang tetap terbuka bagi calon peserta didik di luar kategori tersebut apabila ditemukan kondisi khusus, seperti keluarga miskin baru atau warga yang belum tercatat dalam basis data sosial pemerintah.
“Sistem penerimaannya berbasis tingkat kesejahteraan. Tetapi jika ada warga yang layak menerima manfaat namun belum masuk data, tetap akan kami verifikasi dan pertimbangkan,” terang Sugeng.
Sementara itu, terkait kesiapan sarana dan prasarana sekolah yang sebagian masih dalam tahap penyelesaian, Pemkab Tuban memastikan kegiatan belajar mengajar akan tetap dimulai sesuai jadwal tahun ajaran baru. Area pembangunan akan dipisahkan dari zona pembelajaran untuk menjamin keamanan siswa.
“Yang terpenting ruang kelas yang akan digunakan sudah siap. Nanti akan ada pengaturan zona aman agar aktivitas belajar tidak terganggu pembangunan,” pungkasnya. (fah)
