kabartuban.com – Menanggapi statemen yang disampaikan Dewan Pendidikan Kabupaten Tuban, dalam rilisnya soal larangan pungutan oleh sekolah pada peserta didik dan wali murid, Dinas Pendidikan memastikan tidak ada sekolah dibawah naungannya yang melakukan hal tersebut.
Kepala Bidang TK SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban mengatakan, jika yang dimaksud Dewan Pendidikan Kabupaten Tuban, adalah pungutan dan bukan sumbangan, maka tidak ada karena dalam ketentuan dan Permendikbud,
sekolah hanya dapat menerima bantuan tidak melakukan pungutan.
“Yang diperbolehkan adalah sumbangan, maka jika ada sekolah yang melakukan pungutan atau penarikan maka itu yang tidak benar, sekarang SPP juga sudah tidak ada,” kata Witono (3/10/2017).
Lebih lanjut Witono menjelaskan, sumbangan merupakan dana suka rela yang diberikan oleh wali murid, dan tidak mengikat sebagaimana ketentuan yang ada. Jika memang ada sumbangan yang diberikan dengan ketentuan waktu, maka seluruhnya adalah hak Wali murid yang disepakati bukan atas paksaan pihak sekolah.
“Kalau pungutan sudah ditentukan besaranya dan ditentukan waktunya, kalau sumbangan tidak demikian, dan ini komitmen wali murid selanjutnya dibuktikan,” jelas Mantan Kepala Sekolah SMPN 3 Tuban ini.
Ditegaskan, sekolah dilarang melakukan pungutan, diluar ketentuan yang ada. Dia mengatakan jika memang ada sekolah yang melakukan pungutan, atau menarik SPP maka akan ada sanksi yang diberikan.
“Kalau itu pelangaran sudah tentu ada ketentuanya,” imbuh Witono.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tuban, Sutrisno menerima informasi dari masyarakat, bahwa di Tuban ada sekolah yang diduga melakukan pungutan. Jika itu benar, dirinya meminta untuk dihentikan. Sebab, tindakan itu rawan dan dapat menimbulkan persoalan hukum jika masih diberlakukan. Sementara aturannya sudah sangat jelas tidak ada pungutan.
‘’Ada informasi yang masuk ke kami seperti itu. Kami minta dinas pendidikan juga tegas, agar tidak ada sekolah yang menyimpang,’’ katanya. (Luk)
