kabartuban.com – DPRD Tuban mengelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian sambutan Bupati Tuban Aditya Halinda Faridzky dan sambutan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Acara berlangsung di ruang paripurna, Jum’at (25/06/21).
Sebelum paripurna dimulai, acara diawali dengan pemberian santunan anak yatim dilanjutkan dengan serah terima jabatan (Sertijab) Bupati dan Wakilnya. Sekda Tuban Budi Wiyana mewakili mantan Bupati Fathul Huda dan Wakil Bupati Noor Nahar Husein yang bertugas menyerahkan tongkat kepemiminan kepada pemimpin baru Aditya Halinda Faridzky.
Hadir dalam acara ini Ibunda Haeny Relawati Rini Widyastuti, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bobby Sumarsono mewakili Gubernur Jatim, Forkopimda, KPU, Bawaslu.
Mengawali rapat Ketua DPRD Tuban Miyadi atas nama pimpinan dan anggota mengucapkan selamat atas pelantikan Aditya Halinda Faridzky sebagai Bupati dan Riyadi sebagai Wakil Bupati Tuban dalam mengemban amanah. Semoga dapat menjalakan kemajuan pembangunan di bidang infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Tuban.
Selain itu Miyadi juga mengapresiasi kinerja masa kepemimpinan Fathul Huda – Noor Nahar Husein atas dedikasinya selama 10 tahun mewujudkan masyarakat Tuban yang religious, bersih, maju dan sejahtera.
Dasar paripurna disebutkan adalah amanat dari Perpres No 16 Tahun 2016 tentang tata cara pelantikan Gubernur dan wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati. Selain itu, Surat Edaran Mendagri No 273/487/SJ tertanggal 21 Januari 2020 tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan Pilkada serentak bahwa bupati yang telah dilantik akan melakukan sambutan sebagai bupati pada sidang paripurna setelah serah terima jabatan pada hari yang sama.
Ditambahkan lagi, berdasar hasil keputusan rapat badan musyawarah tentang penjadwalan tentang paripurna sambutan Bupati Tuban.
Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky dalam sambutan perdananya mengungkapkan usai dirinya dilantik langsung tancap gas dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga di lingkungannya. Menurutnya pembangunan Kabupaten Tuban harus memiliki konsep yang terpola, arah kebijakan harus jelas, dan harus sinergis dan terukur.
Dari sisi perencanaan program hingga pada pengawasan perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat sebagai ujung tombak harus dilibatkan sehingga program pembangunan akan mudah tercapai.
“Pembangunan harus berbasis data dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Dapat menciptakan SDM yang berdaya saing yang memiliki daya ungkit positif,” ungkap Mas Bupati Lindra sapaan akrabnya.
Dia juga menyinggung sektor UMKM, pariwisata, pertanian, perkebunan, perindustrian yang mana semua itu harus mendapat perhatian lebih sehingga tercipta pemerataan kesejahteraan.
“Kedepan harus ada ruang struktur yang terpadu,” imbuhnya.
Sementara Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya secara virtual mengucapkan selamat bertugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tuban. Visi-misi saat kampanye agar segera ditindaklanjuti menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menyelaraskan program dari Pemerintah Provinsi.
“Dalam penyusunan RPJMD tentu ada program prioritas dari bupati, namun tentunya harus selaras dengan program Pemprov,” kata Khofifah.
Mantan menteri sosial ini menyatakan dalam kontestasi Pilkada Tuban Desember 2020 angka partisipasi atau animo masyarakat sangat baik. Oleh karenanya hal ini harus menjadi titik balik agar Bupati dan wakil Bupati Tuban bekerja keras, professional menggali talenta dan pikiran genuine guna tercapainya masyarakat Tuban yang sejahtera dan makmur.
Selain itu, Khofifah juga berpesan agar focus dalam penanggulangan pandemic Covid-19. Jalin komunikasi dengan para pihak terkait. (dil)
