kabartuban.com – Kelangkaan LPG 3 kilogram kembali measih menghantui wilayah bumi wali, khususnya kehidupan warga pesisir di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam beberapa hari terakhir, tabung gas bersubsidi itu sulit ditemukan, memaksa sebagian warga beralih ke cara lama memasak dengan kayu bakar.
Di kampung nelayan, kondisi ini bukan sekadar persoalan dapur, tetapi juga berdampak langsung pada roda ekonomi kecil. Syafi’i (54), pengolah pindang ikan asal Sidomulyo, menjadi salah satu yang merasakan imbasnya. Biasanya, ia menghabiskan dua tabung LPG setiap hari untuk menjaga produksi tetap berjalan.
Namun kini, pasokan tak menentu. Distribusi yang kerap molor hingga empat sampai lima hari membuatnya harus berburu gas sejak pagi.
“kita harus Antre dari jam 8 mas,” ujarnya.
Harga LPG di tingkat pengecer memang sempat melonjak, dari kisaran Rp20 ribu menjadi Rp25 ribu hingga Rp27 ribu per tabung. Dalam kondisi mendesak, Syafi’i bahkan harus berkeliling ke sejumlah toko kelontong demi mendapatkan stok, meski dengan harga yang tak menentu.
Kondisi serupa juga dialami Inawaroh, warga Kelurahan Karangsari. Selama hampir sepekan, ia tak berhasil mendapatkan LPG meski sudah antre sejak pagi.
“Sudah lima hari kosong. Akhirnya pakai kayu bakar lagi,” katanya.
Di sisi lain, pemilik pangkalan LPG, Andi Mustami, menyebut pasokan sebenarnya tidak berkurang. Namun, lonjakan permintaan dalam beberapa hari terakhir membuat distribusi langsung habis dalam waktu singkat.
“Begitu datang, dua jam sudah ludes. Permintaan naik sejak tiga hari terakhir,” jelasnya. Ia memastikan harga di pangkalan tetap Rp18 ribu per tabung.
Situasi ini turut menjadi perhatian DPRD Tuban. Dalam rapat dengar pendapat bersama pemerintah daerah dan PT Pertamina Patra Niaga, ditemukan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari kenaikan harga hingga adanya warga yang tidak bisa membeli langsung di pangkalan.
Ketua Komisi III DPRD Tuban, Tulus Setyo Utomo, menegaskan distribusi LPG subsidi harus tepat sasaran. Ia mengingatkan bahwa mayoritas pasokan, sekitar 90 persen, seharusnya diperuntukkan langsung bagi masyarakat, bukan didominasi jalur pengecer.
DPRD pun mendesak pengawasan distribusi diperketat agar kelangkaan tidak terus berulang terutama di wilayah pesisir yang sangat bergantung pada gas subsidi untuk bertahan hidup. (fah)