kabartuban.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tuban menyikapi Hari Anti Korupsi kali ini dengan menggelar aksi unjuk rasa. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam HMI Tuban melakukan longmuch dari markas HMI Jl. Tengku Umar hingga Bundaran Patung Letda Sucipto, Senin pagi (9/12/2013).
Dalam aksinya, secara bergantian para aktivis tersebut menyuarakan anti korupsi dengan lantang. Tidak hanya itu, mereka juga mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Tuban agar APBD 2014 lebih mempertimbangkan kepentingan rakyat. Menurut mereka, APBD Kabupaten Tuban sebesar 1,6 Trilyun Rupiah tersebut harus lebih pro rakyat.
Para demonstran menuding bahwa selama ini pemerintah lebih condong pada prinsip ide kapitalisme. Sehingga pemerintah hanya memicu pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya tanpa memikirkan masyarakat miskin.
Koordinator aksi, Misbahun Luthfi mengatakan, “’Kami menilai bahwa APBD yang sangat besar tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tuban. Hal ini terbukti dengan masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Tuban. Pada tahun 2012 angka kemiskinan mencapai 18,78 persen dan pada tahun 2013 hanya menurun sebesar 0,20 persen, sehingga menjadi 18,58 persen. Itu artinya program-program pengentasan kemiskinan yang selama ini digembar-gemborkan belum maksimal,” lantang aktivis itu menyuarakan pendapatnya, saat dikonfirmasi sejumlah rekan media
Setelah dirasa cukup dalam melakukan orasi di Bundaran Patung, sekelompok mahasiswa HMI tersebut bergerak menuju gedung DPRD Kabupaten Tuban. Tiba di gedung DPRD, mereka diterima oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Imam Khudlori.
Imam Khudlori menyambut dengan ucapan terimakasih kepada elemen mahasiswa yang selama ini telah menjadi kontrol, baik legislatif maupun judikatif. Di depan para aktivis, Imam Khudlori mengatakan, ”Mari kita bersama-sama mengawasi penggunaan APBD untuk tahun 2014, sehingga APBD tersebut tepat sasaran dan tepat penggunaannya,” tandasnya.
Anggota FPKB itu juga berpendapat bahwa APBD yang telah disahkan untuk tahun 2014 sebesar Rp 1,6 Trilyun harus mendapatkan pengawalan dari semua elmen masyarakat, termasuk mahasiswa. (af/im)