kabartuban.com – Dipekan tiga bulan ramadan 1440 H, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, gelar rapat paripurna dengan pembahasan jawaban pemerintah kabupaten terhadap pandangan umum fraksi-fraksi LKPJ APBD Tahun Anggaran 2018, Selasa (28/5/2019).
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Husein dalam membacakan jawabannya mengatakan, beberapa pertanyaan dan jawaban yang di bacakan di hari sebelumnya (27/5/2019) terkait realisasi anggaran yang belum maksimal dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang cukup banyak.
“Jadi setelah kita mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian,red), tetap menjadi pembahasan dalam pelaporan kita di tahun 2018,” kata Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Husein, kepada awak media.
Selain itu, ada juga beberapa hal khusus dipertanyakan, seperti penilaian kinerja selama 2018, kemudian Nilai Ujian Nasional (NUN) yang turun, lalu angkutan gratis untuk pelajar serta penyebaran lakus pembangunan yang berada wilayah timur, barat dan selatan.
“Memang yang menjadi perhatian seperti NUN SMP turun yang terjadi di Tuban, bahkan di seluruh Indonesia akibat metode Higher Order Thinking Skills (Hots) yang memang saya cek agak sulit,” tambahnya.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Tuban, M. Miyadi menyebutkan rapat paripurna telah berjalan sesuai dengan prosedur tata tertib dengan agenda jawaban pemerintah atas Laporan Banggar dan Pemandangan Umum fraksi-fraksi terhadap LPJ APBD 2018.
Jawaban Pemerintah atas laporan banggar dan PU Fraksi telah dijawab secara keseluruhan secara rinci, artinya setelah dijawab sudah tidak ada persoalan tentang LPJ APBD 2018 dengan opini WTP
“Kami berharap pemkab tetap konsisten dengan memperbaiki kekurangan yang menjadi pertanyaan masing-masing fraksi dan temuan dalam LHP untuk ditindaklanjuti secara keseluruhan,” sambung M.Miyadi. (Dur)