kabartuban.com – Tak tangung-tangung, sebanyak 650 masyarakat korban bencana banjir akibat luapan suangai bengawan solo bersama masingt-masing kepala desa (Kades) juga perangkat desa pada dua kecamatan dikabupaten Tuban diantaranya Kecamatan Rengel dan soko kemarin (31/13)Ngeluruk kantor pemerintah (Pemkab) Tuban.
Warg dari dua kecamatan tersebut diantaranya dari Desa Campuejo, Sumberejo, Rengel, Ngadirejo, Pakuwon, Karangtinoto, Kanorejo, Tambakrejo, Sawahan, Maibit, Prambon. Serta sejumlah desa dari Kecamatan Soko, Kabpaten Tuban.
Para warga yang naik 7 Bus, 15 Mini bus, serta puluhan kendaraan pribadi, ini terus berteriak sambil menjinjing sepanduk berisi kecaman dan permintaan pada Pemkab Tuban agar segera membangun tanggul pembatas di sepanjang aliran sungai bengawan solo yang melitas di dekat pemukiman mereka di Kecamatan Soko dan Rengel.
Karena menurut mereka setiap musim hujan tiba, harus menelan kerugian karena jutaan rupiah karena lahan pertanian mereka terendam banjir dan gagal panen, selain banjir juga seringkali merusak bangunan rumah mereka.
“Kami tidak butuh kecap, dan beras, kami butuh tanggul. Untuk apa di berikan bibit kalau banjir dibiarkan menerjang sawah, percuma pak Bupati,” teriak salah seorang demonstran sambil membawa padi yang membusuk.Tidak hanya warga, secara bergantian para perangkat desa dan Kades juga berorasi diatas kendaraan dan sound sistem yang sengaja dibawa untuk pengeras suara. Berkali-kali mereka meneriakan untuk pembuatan tanggul bengawan solo agar lahan persawahan mereka yang ditanami padi tidak di terjang banjir setiapkali sungai terpanjanh di jawa itu meluap.Terkait dengan aksi ini, Suhadi, Kades Sumberejo Kecamatan Rengel mengaku, banjir di wilayahnya merupakan banjir yang setiap tahun menjadi agenda rutin, yang sudah pasti dirasakan warga, lahan pertanian mengalami rugi setiap tahun mencapai miliaran rupiah.
“Kami mengalami kerugian 13 miliar karena banjir, lahan pertanian yang menjadi korban mencapai ribuah hektar. Kami ingin bagaimana tanggul dibangun dan sungai afur juga di perhatikan,” kata Suhadi.
Karena lama tidak ditemui oleh bupati maupun wakil, sejumlah warga nekat panjat pintu gerbang kantor Pemkab Tuban setinggi kurang lebih 3,5 meter untuk memasang poster dan sepanduk yang berisi tuntutan serta menagih janji pemimpin Tuban yang menurut warga sudah berjanji akan memberikan kesejahteraan bagi mereka saat kampanye sebelum pemilihan beberapa tahun lalu.
”Gak Opo-opo mas ben di woco bupati, (gak papa biar dibaca bupati),” kata seorang pemuda sambil memasang spanduk diatas pagar berbahan material besi itu.
Beberapap kali petugas membujuk aksi warga yang tergolong berbahaya ini, namun bukan turun, warga lain justru ikut-ikutan naik pagar sambil memasang sepanduk tuntutan mereka dibagunkan tanggul. Aksi panjat pagar ini selesai, setelah sejumlah perwakilan dan kepala desa di izinkan masuk kantor pemkab untuk di temui wakil Bupati Tuban Noor Nahar.
Dihadapan Wabup, Para Kades meminta supaya pembangunan tanggul di bantaran Sungai Bengawan Solo segera dilakukan. Karena dengan adanya luapan air dari bengawan, warga selalu dihantui dengan kerugian baik materiil maupun non materiil. Utamanya pada sektor pertanian.
“Kami hanya menyampaikan apa yang dirasakan rakyat kami. Karena mereka yang memilih kami,” terang Kades Sumberrejo, Suhadi, yang juga menjadi ketua Forum Kepala Desa Daerah Sunga Bengawan Solo dan Sekitarnya.
Kades Kanorejo, Suyanto, menambahkan, kalau banjir terasa sangat parah dirasakan warga sejak dua tahun terakhir. Dimana ada pembangunan tanggul sebelah kanan di Bengawan Solo, tepatnya di Kecamatan Kanorrejo, Kabupaten Bojonegoro. “Sejak tanggul disebelah kanan (wilayah Bojonegoro) dibangun, airnya mengalir deras ke desa yang masuk wilayah Tuban,” tambah Suyanto.
Untuk itu, dia meminta supaya pembangunan tanggul juga dilakukan di wilayah Kabupaten Tuban, utamanya di Kecamatan Rengel yang paling parah terendam banjir tahun ini. Sehingga pembangunan tanggul mutlak diperlukan untuk menyelamatkan potensi pertanian yang ada disana. “Kami tahu semua kewenangan ada di pusat, makanya kami siap membantu Pemkab Tuban untuk meminta hal ini ke pemerintah pusat,” tambah Suyanto.
Dalam kesempatan itu, para Kades juga memberikan data kerugian yang dialami warga. selain itu juga menyertakan rekaman yang diambil para warga ketika banjir menggenangi sejumlah desa di Kecamatan Rengel.
Sementara itu Wabup Tuban, Noor Nahar Hussein yang menemui para pengunjuk rasa dan mengungkapkan di depan kantor Pemkab Tuban didampingi Sekkab Tuban Hery Sisworo, Kepala BPBD Joko Ludiyono, Kepala Dinas Pengerjaan Umum Choliq Chunasih, Kepala Satpol PP Hery Muharwanto, dan Kepala Bappeda Budi Wiyana. Mereka di kawal petugas dari Polres Tuban.
“Saya sudah mendengar tuntutan dulur-dulur dari para kepala desa,” kata Noor Nahar, sesaat setelah menaiki pick up yang digunakan pengunjuk rasa untuk melakukan orasi.
Wabub juga berjanji, setelah ini akan kembali datang ke Kementerian Pengerjaan Umum (Kemen PU) untuk mendesak mengangggarkan pembangunan tanggul di bantaran Bengawan Solo seperti yang ada di Bojonegoro. Selain itu, dia juga akan menyertakan bukti rekaman video banjir yang diberikan para pengunjuk rasa kepada Kemen PU. “Kalau masih kesulitan, saya minta supaya para Kades untuk ikut serta juga untuk menemui pemerintah pusat,” tambahnya.
Selain itu, dia juga meminta bantuan kepada warga apabila tanggul yang akan diajukan sepanjang 20 kilometer disetujui, maka pembebasan lahan ditempat tersebut tidak dipersulit. Hal ini untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan tanggul apabila disetujui.
“Kita minta bantuan bagi siapa saja yang tanahnya terkena pembebasan untuk pembangunan tanggul tidak dipersulit. Karena tentunya akan dibayar dengan harga yang layak,” tambahnya menutup orasi di depan warga.
Usai mendengarkan janji dari Wabup Tuban, para pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri. Meski begitu, mereka akan melakukan aksi serupa apabila janji untuk memperjuangkan pembangunan tanggul tersebut tidak dilakukan.
Diketahui, demo dilakukan oleh ribuan warga korban banjir dari 10 desa yang ada di Kecamatan Rengel. Meski begitu, dalam surat pernyataan yang ditanda tangani masing-masing kades, ada 16 desa yang meminta supaya tuntutan penanggulangan bencana banjir bisa secepatnya dilakukan. (kh)
