kabartuban.com – Puluhan mahasiswa dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Tuban menolak kenaikkan tarif STNK, BPKB, Listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban.
Dalam aksi tersebut mereka membawa sejumlah spanduk dan poster berisi kecaman atas kebijakan pemerintah dan tuntutan agar kenaikan dibatalkan.
Dalam orasinya, Ahkmat Winarto, koordinasi lapangan menilai bahwa kebijakan pemerintah di awal tahun 2017 ini menjadi kado pahit dan menjadi cambuk bagi rakyatnya sendiri. Situasi tersebut menggambarkan bahwa negara sedang mengalami krisis, untuk menutupi devisit APBN dari beban hutang luar negeri yang kian membengkak.
“Padahal banyak potensi ekonomi yang bisa dikembangkan untuk memberikan income kepada negara. Yakni, dengan optimalisasi pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam yang semkasimal mengacu pasal 33 UUD 1945,” ungkap nya saat orasi di depan Kantor DPRD Tuban, Kamis (12/1/2017).e
Selama ini, lanjutnya, pemerintah selalu mengharapkan pemasukan negara dari sektor pajak. Ini bukti bahwa pergerakan ekonomi real tidak maksimal dijalankan oleh negara. Hal tersebut semakin menguatkan bukti bahwa peran swastalah yang lebih menguasai sektor ekonomi di Indonesia.
“Tentu ini tidak bisa memenuhi kebutuhan anggaran nasional dengan beban pembayaran hutang yang terus membengkak, maka rakyatlah yang menjadi korban,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tuban, Miyadi, saat menemui puluhan demonstran mengapreasi gerakan tersebut. Sebab, apa yang dilakukan mahasiswa untuk kepentingan rakyat.
“Kami mengapresiasi gerakan para mahasiswa ini, karena ini kepentingan kita bersama. DPRD Kabupaten Tuban berkewajiban menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat. Soal hasilnya, ditangguhkan atau tidak itu wewenang pemerintah pusat, karena yang punya keputusan pemerintah pusat,” tutupnya. (cim)