kabartuban.com – Salah satu Rois Syuriah yang juga mantan Ketua Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama’ (PBNU) Dr KH Hasyim Muzadi mengungkapkan kenapa PBNU dulu mengusulkan proses pemilihan kepala daerah dikembalikan lagi pada anggota Dewan perwakilan rakyat (DPR) pada Munas di Cirebon 2012 dan semakin meruncingnya polemik perdebatan rencana undang-undang (RUU) Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung ditengah masyarakat akhir-akhir ini.“Saya mengusulkan hal tersebut (Pilkada tidak langsung.red) 6 tahun lalu, tapi tidak ada parpo yang mengubris. Niat saya untuk menyelamatkan ulama/umat dari suap,” Kata Rois Syuriah PBNU saat dikonfirmasi Bhirawa Via Phonselnya (16/9).
Lebih lanjut, Kiai kelahiran Kabupaten Tuban Jawa Timur saat ini melihat perkembangan perpolitikan di gedung parlemen baik tingkat kota, kabupaten dan propinsi dan DPRD sepertinya sudah pesimis.
“Sekarang ini, seiring perjalanan waktu, citra DPR/D anjlok, sehingga semua kepala daerah baik Gubernur, Bupati atau walikota seluruh indonesia menolak, ternyata DPRD/D lebir rendah kredibilitas-nya dari rakyat. Kepala Daerah tidak mau jadi bulan-bulanan atau “ATM”-nya DPR/D, niat saya dulu tidak sama dengan manuver par politisi sekarang, jadi sekarang saya lihat saja dulu,”terang Kiai Hasyim.
Ditempat terpisah, Bupati Tuban H. Fathul Huda saat dikonfirmasi Bhirawa juga mengungkapkan kalau pemilihan kepela daerah hak rakyat, bukan kekuasaan eltit partai. “Berita di Bhirawa kemarin PWNU mendukung Pilkada tidak langsung, itu beberapa hari yang lalu Syuriah NU mendukung Pilkada langsung, jadi tolong dikonfirmasi Ke Syuriah PBNU Kiai Hasyim atau Gus Ali PWNU Jatim,” Kata Bupati Huda yang juga salah satu ketua tanfid di PW NU Jatim dalam SMS-nya yang diterima Bhirawa.
Sementara itu, salah satu Rois Syuriah yang PBNU yang lain KH Masdar Farid Mas’udi, MA saat dikonfirmasi membenarkan bawah PBNU belum memberikan keputusan terkait RUU Pilkada yang saat ini menjadi perdebatan hangat dikalangan elit politik tersebut. “Hingga saat ini PBNU belum memberikan keputusan apa-apa tekait RUU Pilkada itu (dipilih langsung atau DPRD),” katanya saat dihubungi via ponselnya kemarin (16/9).
Meski demikian, saat ditanya kemungkinan arah PBNU. Ulama jebolan IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta ini mengatakan, kemungkinan besar arah PBNU adalah mendukung pilkada langsung. “Kemungkinan mendukung pilkada langsung,’’ Terang ulama kelahiran Purwokerto ini. (hud)
