Kurangi Konsumsi BBM, Pemerintah Bakal Stop Penjualan Kendaraan Bensin

kabartuban.com – Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengungkapkan bahwa banyaknya pengguna kendaraan bermotor di Indonesia membuat kenaikan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Oleh sebab itu pemerintah telah menyiapkan strategi untuk bisa meredam penggunaannya.

Salah satu langkah yang Luhut sebutkan adalah dengan mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia, selain itu pemerintah juga akan membuat regulasi untuk membatasi penjualan kendaraan berbahan bakar fosil agar proses elektrifikasi di Tanah Air bisa dipercepat.

“Saya juga ingatkan agar aturan yang dibuat nanti harus relevan pelaksanaannya karena program percepatan EV ini adalah komitmen bangsa untuk mengurangi subsidi dan tentunya menurunkan emisi karbon lewat transisi energi yang ramah lingkungan,” tulis Luhut dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.

Baca juga : DPRD Tuban Desak Pemerintah Agar Segera Ada Penetapan Formasi PPPK Nakes

Dikutip dalam otomotif.tempo.co, Luhut menyebutkan peralihan elektrifikasi ini bisa mengurangi ketergantungan pemakaian BBM bersubsidi dan juga dapat mengurangi emisi CO2 yang ditargetkan turun 40 juta ton pada 2030 nanti. Luhut juga mengatakan bahwa saat ini tantangan dari elektrifikasi di Indonesia adalah harga yang masih mahal dan juga pilihannya terbatas.

“Untuk itu pemerintah saat ini sedang merumuskan berbagai kebijakan mengenai pemberian insentif bagi kendaraan EV roda dua dan roda empat. Skema insentif yang akan diberikan masih dihitung bersama agar kita dapat menemukan rumusan yang terbaik demi mendorong pertumbuhan pangsa pasar yang besar bagi percepatan adopsi kendaraan listrik di Tanah Air,” jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan untuk menghentikan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil mulai 2040, di mana bakal diberlakukan penghentian penjualan sepeda motor, mobil bensin dan mobil diesel mulai 2050. Hal tersebut tercantum dalam road map Indonesia menuju net zero emission (NZE) untuk periode 2021-2060. (mel/dil)

Populer Minggu Ini

Faktor Ekonomi Jadi Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian di Tuban

kabartuban.com -- Angka penceraian di Kabupaten Tuban masih tergolong...

Memasuki Masa Tenang, KPU dan Bawaslu Tuban Mulai Copot APK

kabartuban.com -- Masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024...

Terminal yang Mangkrak Tuai Perhatian di Debat Ketiga Pilbup Tuban

kabartuban.com -- Tak seperti debat yang sudah digelar sebelumnya,...

Pelaksanaan PSN di Tuban Jadi Sorotan Riyadi-Wafi dalam Debat Pilbup Ketiga 2024

kabartuban.com -- Komisi Pemilihan Umum KPU Tuban menggelar debat...

Masuk Tahap Penyidikan , Kasus Dua Kades di Tuban Diduga Ada Ketidaksesuaian Hukum

kabartuban.com -- Kasus perusakan pagar milik warga Desa Mlangi,...
spot_img

Artikel Terkait