kabartuban.com – Pemerintah akan memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan rumah tangga pada Juni dan Juli 2025. Program ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi triwulan II 2025, yang juga mencakup diskon tiket kereta, pesawat, tarif tol, serta bantuan subsidi upah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, diskon tarif listrik ini ditujukan khusus untuk pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kategori rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 VA.
“Stimulus ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal II melalui peningkatan konsumsi masyarakat,” ujar Airlangga dalam pernyataan yang dikutip dari Antara, Sabtu (24/5/2025).
Menurut data pemerintah, jumlah pelanggan yang akan menerima diskon listrik ini mencapai 79,3 juta rumah tangga.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa skema diskon listrik kali ini akan mengikuti pola yang sama seperti program serupa pada Januari–Februari 2025.
“Program akan berlangsung mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2025,” ujar Susiwijono dalam keterangan resmi, yang dikutip dari Kompas.com Selasa (27/5/2025).
Pada periode sebelumnya, diskon diberikan kepada pelanggan PLN prabayar (pengguna token) dan pascabayar (tagihan bulanan). Mekanisme penerapannya disesuaikan dengan jenis layanan yang digunakan pelanggan:
- Pelanggan prabayar (token): Diskon diterapkan saat pembelian token. Konsumen akan menerima jumlah daya listrik dua kali lipat dari pembelian normal. Misalnya, pembelian token senilai Rp 50.000 yang biasanya memberikan 116,8 kWh, pada periode diskon akan menghasilkan 233,6 kWh, setara dengan pembelian Rp 100.000.
- Pelanggan pascabayar (tagihan): Diskon secara otomatis diterapkan saat pembayaran tagihan listrik bulanan, dengan potongan sebesar 50 persen.
Token listrik dapat dibeli melalui aplikasi PLN Mobile, agen, ritel, maupun kanal pembayaran resmi lainnya.
Meskipun telah diumumkan oleh Kemenko Perekonomian, pelaksanaan diskon ini masih dalam tahap kajian di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pihaknya belum terlibat dalam pembahasan program tersebut dan belum menerbitkan surat resmi kepada PLN terkait pelaksanaan diskon.
“Kami sedang mempelajari semuanya. Kepentingan rakyat tentu kami utamakan, tetapi kami juga harus mempertimbangkan kepentingan negara,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Senada dengan Bahlil, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa pihaknya hingga kini belum menerima arahan resmi terkait pelaksanaan diskon listrik tersebut.
“Belum ada,” kata Darmawan singkat. (fah)
