kabartuban.com – Pemerintah Kabupaten Tuban terus mendorong rencana reaktivasi jalur kereta api (KA) Jombang–Babat–Tuban. Proyek ini diharapkan menjadi solusi transportasi barang dan penumpang sekaligus mengurangi kemacetan di jalur pantura.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tuban, Budi Wiyana, menyampaikan bahwa reaktivasi jalur KA tersebut merupakan salah satu proyek strategis yang diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, hingga saat ini, proyek masih dalam tahap kajian teknis oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).
“Kalau dari kami, tetap mendorong karena ini penting bagi penumbuhan ekonomi. Mereka (PT KAI,red) masih mau melakukan kajian. Mereka harus menghitung rute, biaya, dan kelayakan jalurnya,” ujar Budi Wiyana, Kamis (10/10/2025).
Ia menambahkan, pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh agar proyek ini segera terealisasi. Kehadiran kembali jalur kereta api, menurutnya, akan membuka konektivitas antarwilayah dan memperlancar arus logistik maupun mobilitas masyarakat.
Jalur kereta api Babat–Tuban telah lama berhenti beroperasi. Segmen tersebut dibuka pada tahun 1920-an dan tercatat nonaktif sejak era 1990-an. Saat ini, PT KAI bersama sejumlah instansi terkait tengah melakukan kajian awal, meliputi pemetaan jalur lama, pengecekan kondisi lahan, serta penentuan kemungkinan rute baru. Lantaran sebagian jalur lama telah berubah fungsi menjadi kawasan permukiman dan fasilitas publik.
Sebelumnya, jalur Jombang–Babat–Lamongan–Tuban telah masuk dalam daftar rencana reaktivasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Jalur ini diharapkan kembali beroperasi untuk meningkatkan efisiensi transportasi di kawasan utara Jawa Timur.
Proyek reaktivasi tersebut termasuk dalam daftar 13 lintasan yang direncanakan akan dihidupkan kembali oleh pemerintah pusat. Beberapa di antaranya yakni Sukabumi–Cianjur–Padalarang, Banjar–Cijulang, Cicalengka–Jatinangor–Tanjungsari, dan Kedungjati–Ambarawa.
Langkah ini menjadi bagian dari visi besar pemerintah untuk memperluas jaringan perkeretaapian nasional hingga mencapai 10.524 kilometer pada tahun 2030. (fah)