kabartuban.com – Polemik penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi kebijakan pemerintah pusat kini juga ikut berimbas pada Pemerintah Daerah, namun Badan Perencanaan Pembangunan Dearah (Bappeda) Tuban menyatakan penundaan DAU tidak akan mempengaruhi pembangunan fisik.
“Penundaan DAU tidak jadi masalah bagi kami karena proyek-proyek yang kami laksanakan saat ini merupakan proyek infrastruktur,” terang Mustarikah Plt Kepala Bappeda Tuban kepada kabartuban.com, Selasa (18/10/2016).
Masih terang Mustarikah, proyek infrastruktur yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, seperti pembangunan drainase, jalan daerah kota maupun di pemukiman, saat ini masih terus berjalan.
Oleh karena itu, lanjut Mustarikah, pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sedang melakukan penyisiran terhadap berbagai kegiatan yang tidak terlalu berpengaruh terhadap target.
“Yang akan kami kurangi adalah kegiatan-kegiatan seperti perjalanan dinas, rapat-rapat dan kegiatan-kegiatan yang kiranya tidak penting sekali akan kami tunda pelaksanaannya,”pungkasnya.
Diketahui, selama satu tahun, DAU Kabupaten Tuban berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat senilai kurang lebih 1,1 Triliun, dengan penundaan per bulan disebutkan senilai Rp28 429 miliar, dan total selama empat bulan nilai transfer yang ditunda adalah sebesar Rp113,716 miliar. (har)