kabartuban.com – Puluhan Pendamping Desa (PD) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) asal Kabupaten Tuban berangkat ke Jakarta, Senin (11/04/2016) guna mengikuti aksi demonstrasi bersama ribuan pendamping desa se-Indonesia.
Pendamping desa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pendamping Desa (GNPD) tersebut berencana mengikuti aksi demonstrasi di Istana Negara, Gedung DPR dan Kantor Kementrian Desa. Dalam aksi yang akan dilaksanakan pada Selasa (12/04/2016, para pendamping desa menuntut agar Kemendes tidak melakukan diskriminasi dalam memperlakukan pendamping desa.
“Kemendes mencari-cari perbedaan pendamping desa yang kemudian dijadikan dasar dalam memberikan perlakuakn yang berbeda. Aksi ini bertujuan agar Kemendes tak tebang pilih,” ujar Aji Dahlan, Divisi Komunikasi Media GNPD kepada kabartuban.com.
Aji menjelaskan bahwa, pendamping desa yang eks PNPM Mandiri diputus kontrak karena dianggap belum mengikuti seleksi terbuka. Dan pendampig desa yang telah mengikuti seleksi terbuka tetap dilanjutkan.
“Kemendes seakan lupa dengan surat tanggal 31 Desember 2015 yang secara tegas menetapkan alih status fasilitator PNPM Mandiri menjadi pendamping desa,” jelasnya.
Luqman Sulistyo selaku Koordinator Nasional GNPD dalam siaran pers mengatakan bahwa, jauh hari GNPD telah mengusulkan agar Kementrian Desa dipimpin oleh kalangan profesional. Karena jika Menteri Desa berasal dari kalangan partai, GNPD khawatir partai akan ikut campur dalam kinerja kementrian.
“Kami mendesak Presiden Joko Widodo agar kedudukan Menteri beserta jajaranya di lingkungan Kemntrian Desa PDTT diisi oleh kalangan profesional agar implementasi undang-undang desa terbebas dari upaya politisasi,” ujar Luqman. (al/riz)
