kabartuban.com – Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa menggelar lapaknya di sepanjang Jalan RE Martadinata dan Jalan Panglima Sudirman kini terlihat tidak nampak. Hal tersebut lantaran terdapat larangan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Tuban kepada PKL untuk tidak berjualan di sepanjang jalan yang merupakan jalan pantura tersebut.
Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Fraksi PKB, Fahmi Fikroni dan diikuti oleh Mukaffi Makki dari Fraksi PBB serta Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (DLH-Hub), dan Kepala Satpol PP dan Damkar Tuban, Gunadi, menggelar audiensi dengan para PKL di Ruang Rapat Paripurna, Kamis (12/1/2023).
Dalam audiensi tersebut, Adi salah satu penjual kaki lima yang menggelar lapaknya di depan Klenteng Kwan Sing Bio Tuban tersebut mengungkapkan bahwa penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban tersebut tidak merata.
“Kalau kata pak satpol PP mengganggu lalu lintas tapi yang di Sleko kok tidak ditertibkan. Itu kalua malam minggu macet total loh pak, kenapa yang sana kok enak nggak ditertibkan,” tegas Adi.
Baca Juga:
Lakukan Revitalisasi pada Fasilitas Publik yang Masih Layak, DPRD Tuban: Menghamburkan Uang Rakyat!
Bupati Lindra Rewel, Proyek Tuban Gagal Tuntas Hingga Ujung Tahun
Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Kepala Satpol PP dan Damkar Tuban menyebutkan bahwa sampai hari ini pihaknya tidak ada benturan dengan PKL sebab dirinya hanya memberikan sosialisasi namun belum melakukan tindakan.
“Sampai hari ini kami belum sampai ke penindakan ya baru sosialisasi dan edukasi, syukur-syukur begitu kami sosialisasikan mereka menemukan solusi yang terbaik, kita juga semua berharap kok PKL itu ada solusi, dann mengenai CFN (Car Free Night) memang diizinkan oleh Dinas Kopumdag,” ungkap Gunadi Kepala Satpol PP dan Damkar Tuban.
Gunadi juga menengaskan bahwa pihaknya tidak mengatak bahwa para PKL masih diperbolehkan untuk berjualan di atas trotoar sebab hal tersebut melanggar Peraturan Daerah (Perda).
“Saya tidak mengatakan seperti itu, karena apapun alasannya berjualan diatas trotoar itu melanggar Perda karena tidak punya izin,” tegasnya. (nat/dil)