kabartuban.com – Aksi para warga Desa Mojoagung, Kecamatan Soko menilai, apa yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tuban adalah keliru, karena yang dilakukan Kepala Desa (Kades) Mojoagung selama ini sudah memberikan semuanya untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Apa yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan maupun Inspektorat Pemkab Tuban, terkait penyelewengan ADD tahun anggaran 2017, atas proyek pembangunan paving dan tanah urug di desa setempat, yang dilakukan di tahun sebelumnya adalah salah. Menurut warga itu hanya kepentingan politik sepihak saja.
“Ya, kami menganggap yang dilakukan kejari salah, karena selama ini yang dilakukan, menurut kami sudah benar, ini murni kepentingan politik yang dilakukan lawan politik kades yang sakit hati ,” ujar Aji Mahmudan kepada awak media, Senin (10/9/2018).
Menurutnya, mereka yang sebelumnya berjumlah 15 orang melaporkan atas dugaan penyelewenangan ADD itu bukanlah mengatasnamakan warga sepenuhnya, karena sedikit kelompok saja.
“Itu cuma segelintir saja, kami lah seluruh warga yang mengatasnamakan masyarakat desa sebenarnya, makanya kita mengajak kalau benar itu dugaan korupsi, kita akan ajak audit bersama dengan pihak independen,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kejari Tuban, Mustofa saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya sudah melakukan sesuai dengan tugasnya, dan menemukan dugaan penyelewenangan itu, kalaupun mereka mengajak ada audit bisa saja dilakukan untuk menjadi saksi yang meringankan Kades.
“kita sudah lakukan sesuai prosedur yang ada, dan kami optimis yang kita lakukan sudah benar, dan Kita lihat besuk ketika di persidangan saja,” sambungnya.
Sebetas diketahui Kades Mojoagung, Kecamatan Soko atasnama Siti Ngatiyah dan suaminya Haji Makmur, diduga telah melakukan penyelewengan ADD 2017 yang digunakan untuk pembangunan fasilitas jalan di tahun 2016. (Dur/Rul)