kabartuban.com – Direktur Yayasan Bina Tani (Yanata), Drs. Muhtarom, berharap, Pemerintah kabupaten (Pemkab) Tuban mengalokasikan dana untuk subsidi langsung pada petani. Muhtarom berargumen, petani adalah kelompok masyarakat paling terpukul dengan naiknya harga-harga kebutuhan, seiring dengan rencana Pemerintah menaikkan harga BBM. ” Kebijakan itu memang ditunda. Tetapi harga-harga sudah terlanjur “menyesuaikan”, dan nggak bisa turun lagi,” kata Muhtarom, Kamis (26/4)
Menurut Muhtarom, beban petani bakal semakin berat lantaran harga pupuk dan benih sudah mengalami kenaikan. Saat ini Harga Ecertan Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi telah ditetapkan Rp 90 ribu/ zak ukuran 50 Kg untuk jenis urea, atau naik sebesar Rp 25 ribu dari sebelumnya. Dengan HET Rp 65 ribu saja, kata Muhtarom, petani sudah merasa keberatan lantaran harga berlaku di tingkatan petani mencapai Rp 85-100 ribu/zak. Bahkan di beberapa desa ditemukan harga sampai mencapai Rp 125 ribu lebih/zak-nya. ” Sekarang, dengan HET Rp 90 ribu, bisa-bisa harga sampai di petani mencapai Rp 200 ribu per zak,” kata Muhtarom.
Naiknya harga kebutuhan petani itu tidak terlalu memberatkan petani kalau saja harga hasil produksi pertanian juga turut mengalami kenaikan, terutama di saat panen. Informasi yang diperoleh kabartuban.com, harga gabah saat ini di kisaran Rp 3.200/kg untuk kering sawah, sedang untuk kering giling Rp 3.600/kg. Pemerintah sendiri telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen/sawah sebesar Rp 2.470/kg sedang untuk kering giling Rp. 3.300/kg.
Muhtaron menilai ketetapan HPP yang didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2009 itu sudah tidak layak diberlakukan. Selain terbukti tidak mampu menekan fluktuasi harga gabah, Inpres tersebut juga sudah tidak sesuai kondisi. ” Dengan harga Rp 3.500 per kg saja kita masih rugi, apalagi kalau HPP itu diberlakukan. Petani malah lebih susah lagi,” tegas Muhtarom.
Muhtarom mengaku menyadari kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM, karena memang harga minyak dunia mengalami kenaikan. Akan tetapi apabila kebijakan menaikkan BBM tersebut tidak dibarengi dengan kebijakan lain sebagai konpensasinya, maka sudah bisa dipastikan bakal terjadi lonjakan jumlah warga miskin, terutama petani, dan lebih legi petani penggarap. Pemberian subsidi langsung pada petani, menurutnya, adalah satu-satunya solusi agar petani tidak makin terpuruk dan berakibat terjadinya penurunan produktivitas. Sebab jika produktivitas petani mengalami penurunan sehingga produksi pertanian, terutama tanaman pangan, merosot, dikhawatirkan bakal terjadi kerawan pangan lumayan akut.
” Keadaan sekarang yang menurut informasi resmi produk pangan kita mengalami surplus sampai 56 persen saja, sudah banyak warga yang tidak mampu membeli beras, apalagi kalau produk pangan kita merosot hingga mencapai angka minus,” kata Muhtarom.
Sejumlah petani yang sempat ditemui kabartuban.com mengaku sependapat. Darwinto, petani di Desa Semanding, Kecamatan Semanding, mengaku sangat berharap Pemkab benar-benar memberi subsidi langsung. Selama ini Darwinto dan para petani di tempatnya memang sudah menerima bantuan. Namun bantuan yang diwujudkan dalam bentuk benih dan kebutuhan lainnya itu, menurut Darwinto, belum mampu mengatasi kesuilitan petani. ” Jumlahnya dikit, sudah gitu banyak yang nggak bagus panennya,” kata Darwinto.
Hal sama disampaikan Muslich, petani di Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel. Menurutnya, petani tidak akan bisa sejahtera apabila Pemerintah tidak serius melakukan upaya-upaya pengendalian harga hasil produksi pertanian. ” Kalau mau tanam, semuanya pasti mahal. Kalau sudah panen hasilnya dibeli murah. Jangankan untund, bisa nutup hutang modal tanam aja sudah alhamdulillah,” keluhnya. (bek)
