kabartuban.com– Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) terkait pemberlakuan full day school lima hari masuk sekolah dasar (SD) menimbulkan penolakan dari berbagai pihak. Selain bakal menimbulkan biaya tambahan juga bisa mengganggu proses belajar mengajari di Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dan atau madrasah diniyah (Madin).
Rencananya, pemberlakukan full day school diterapkan hingga pukul 16.00. Sementara Madin amupun TPQ masuk pukul 13.00 atau 14.00 hingga 16.30.
”Kalau siswa pulang pukul 16.00, lalu kegiatan belajar di Madin atau TPQ kapan?” kata Fathur Rahman Koordinator Guru Madin Wilayah Jawa Timur.
Ia mengatakan kebijakan Mendikbud ini sangat tidak populis dan tidak demokratis. Sebab, kebijakan ini akan berdampak terhadap tutupnya program pendidikan madrasah diniyah dan TPQ.
“Kalau ini tetap akan dijalankan, kemungkinan lembaga TPQ atau Madin akan gulung tikar” ujar Mantan aktivis Mahasiswa ini kepada kabartuban.com, Selasa (12/6/2017).
Mestinya, lanjut Fathur Rahman, Mendikbud meniru Provinsi Jatim yang salah satu programnya memberikan fasiltas bagi peningkatan guru Madin untuk mengenyam pendidikan S1, bahkan kejenjang berikutnya, bukan justru membrangus lembaga pendidikan Madin yang jelas berkontribusi terhadap pendidikan keagamaan.
“Kalau bisa contohlah program Provinsi Jatim, memberikan kontribusi yang jelas bagi penerus bangsa ini, seperti yang diharapakan, yakni, pendidikan yang berkarakter,” tegasnya.
Bahkan, lanjut pria alumni Ponpes Al Anwar Sarang, Rembang, Jateng ini, lembaga Madin dan TPQ itu telah diakui dalam peraturan Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dan PP nomer 55 tahun 2007.
” Kami Mendesak Mendikbud untuk membatalkan rencana kewajiban full day itu” harapnya.
Hal senada disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Miyadi. Rrencana full day scool merugikan lembaga TPQ dan Madin. Selain itu juga menjadi beban bagi orang tua, karena harus mengeluarkan uang tambahan bagi anaknya.
“Kalau daerah perkotaan atau SD Negeri yang unggulan tidak apa-apa karena orang tua siap, tapi kalau di perdesaan belum siap, harus ada kajian lebih lanjut,” kata politikus PKB ini. (dur)