abartuban.com – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tuban, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, bahas laporan akhir tahun anggaran bupati dalam rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) di gedung DPRD Tuban, Rabu (1/3/2018).
“Rapat kerja ini merupakan lanjutan dari Nota Penjelasan Bupati Tuban tentang LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 yang telah disampaikan Bupati Tuban pada sidang Paripurna minggu kemarin,” ujar Humas DPRD Tuban, Sri Hidajati.
Raker yang dipimpin Ketua Pansus, Karjo yang didampingi sekertaris daerah Kabupaten Tuban Budi Wiyana, secara umum membahas beberapa hal yang menjadi sorotan, diantaranya capaian kinerja pemerintah terhadap target-target yang telah ditentukan terutama terkait dengan berbagai usaha penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
Didalam rapat tersebut, anggota pansus Tri Astuti meminta penjelasan terkait rasio guru dan murid yang didalam LKPJ disebutkan sudah mencukupi, akan tapi masih ditemukan kekurangan dilapangan.
“Solusi di lapangan dipenuhi dengan GTT tapi di sisi lain kesejahteraan GTT masih jauh dari cukup,” kata Astuti.
Tidak hanya soal pendidikan, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran juga ditanyakan, Anggota Pansus, Mukson karena nilainya yang naik dari tahun 2017 sebesar 258 M Rupiah menjadi 275 M Rupiah di Tahun 2018 ini.
Terkait beberapa pembahasan tersebut, Sekertaris Daerah Kabupaten Tuban Budi Wiyana menjelaskan, adanya beberapa kendala pelaksanaan APBD Tahun 2017 terutama naiknya SILPA antara lain karena regulasi DAK yang berubah di mana penerimaan DAK fisik tahun 2016 belum dibayar pemerintah pusat, masuknya anggaran BOS dalam APBD dan lain lain.
“Adanya dana transfer dan sebagainya sehingga menjadikan kesulitan dalam menekan jumlah SILPA,” Jawab Budi Wiyana.
Terkait dengan kemiskinan dan IPM, Budi Wiyana menjelaskan IPM dan angka kemiskinan Kabupaten Tuban memang masih tertinggal dengan kabupaten dan kota di Jawa Timur, namun pertumbuhan ekonomi Tuban cukup tinggi dibanding kabupaten lain.
“Berbagai usaha telah ditempuh untuk menekan angka kemiskinan antara lain dengan pemberian bantuan tunai dan pencairan dana Hibah dan Sosial dilaksanakan pada awal-awal tahun anggaran. Berbagai masukan dari Tim Pansus menjadi masukan bagi eksekutif untuk perbaikan ke depan sehingga bisa lebih memacu dalam penyerapan anggaran yang tepat sasaran,” jelas Budi.
Usai apat kerja, dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, rapat dilanjutkan dengan rapat gabungan bersama seluruh OPD dan Komisi DPRD Tuban. Fokus utama rapat adalah pembahasan Program prioritas yang telah ditetapkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan ukuran Indikator Kinerja Utama. (Luk)